Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Demo di Depan Gedung KPK
Alas Tanjabar Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Safrial MS
Monday 22 Oct 2012 15:58:39

Massa Aksi Alas Tanjabar yang Berkumpul di Depan Gedung KPK, meminta KPK untuk segera menindaklanjuti Laporan Kasus Dugaan Korupsi Safrial MS (Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Siang ini puluhan massa yang menamakan Aliansi LSM Tanjung Jabung Barat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (22/10). Massa aksi yang merupakan para mahasiswa asal Jambi ini terlihat masih berkumpul sambil mendengarkan orasi dari koordinator aksi. "Kami meminta dengan segera agar KPK mengusut dan menangkap mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial MS, karena ia jelas telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar 300 miliar!, karena uang 300 miliar bukanlah jumlah yang sedikit, para petani pun tak akan sanggup untuk mengumpulkan uang sebesar itu, negara telah dirugikan, tangkap Safrial!," seru Abdurrahman di depan massa aksi.

Kasus penyalahgunaan dan penyelewengan proyek pembangunan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi merupakan realitas sosial yang terjadi saat ini, bahwa ketika proses penegakkan hukum di negeri ini dipertanyakan. Dalam UUD 1945 telah jelas memiliki landasan hukum diantaranya Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 perubahan UU nomor 31 tahun 1999 dan peran serta masyarakat dalam mengontrol, mencegah dan memberantas korupsi ini tercantum dalam pasal 41. "Dari itu kami meminta KPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan, agar menyelidiki dan menangkap mantan Bupati korup Tanjung Jabung Barat," kata koordinator aksi.

Dijelaskan bahwa, pada tahun 2007 saja pembangunan sarana air bersih (intake) dengan dana Rp 7 milyar juga bermasalah, namun yang dijadikan tersangka hanya kontraktornya. Dan pada tahun 2008 proyek tersebut dilanjutkan dengan dana seratus miliar rupiah dengan pelaksananya PT Sakti Nusaindo Perdana yang juga tidak selesai pelaksanaannya.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Demo di Depan Gedung KPK
 
• Dugaan Gratifikasi Fee DAK 2017 Lamteng, KAKI Laporkan Azis Syamsuddin Ke KPK
 
• Aksi Demo HIDUP KPK: Surya Paloh dan HM Prasetyo Diduga Terkait Kasus Bansos Sumut
 
• Aksi GEBUK ISTANA: Usut Tuntas Kasus Korupsi Dana Bansos Sumut
 
• FPAK Aksi Demo Didepan KPK Menuntut Walkot Bekasi Terindikasi Korupsi APBD 2009-2010
 
• Aksi JKMI Menuntut Agar Benny Utama Bupati Pasaman Diperiksa KPK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]