Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
HAM
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
2019-03-02 05:44:22

Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak punya empati kepada keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Begitu disampaikan aktivis pejuang HAM, Sumarsih, di tengah Aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban tewas Tragedi Semanggi 1998.

"Sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena Pak Jokowi sibuk dengan kampanye pemilu," ucap Sumarsih yang berpayung dan berkaos hitam sambil memegang kertas hitam bertuliskan "Tolak Dwi Fungsi TNI".

Ia juga kecewa karena Jokowi terus mengingkari janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Faktanya malah terbalik. Jokowi lebih merangkul dan memberi kesempatan kepada para terduga pelanggar HAM mengisi jabatan penting dalam pemerintahan.

"Jokowi merangkul para pelanggar HAM berat. Contohnya, pengangkatan Wiranto menjadi Menkopolhukam," tambahnya.

Aksi Kamisan ke-576 hari ini juga secara khusus menolak wacana pemerintah menempatkan perwira aktif TNI ke dalam birokasi pemerintahan. Kebijakan itu dianggap sama saja berusaha mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Aksi turut dihadiri pengamat politik, Ray Rangkuti; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan para aktivis yang berjumlah sekitar 200 orang.(ag/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait HAM
 
Willy Aditya Harap Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Jadi Solusi Progresif
 
Prabowo Subianto Ditantang Minta Maaf ke Publik Soal Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu
 
Jokowi: Dengan Pikiran Jernih Saya Mengakui Pelanggaran HAM Berat Memang Terjadi
 
Pemerintah Indonesia Diminta Tanggapi Serius Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Aplikasi Pedulilindungi
 
Polri Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Peringati Hari HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]