Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Jakarta
Ahok Tidak Datang, Rapat DPR Ditunda
Wednesday 11 Feb 2015 16:39:35

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memutuskan tidak memulai rapat karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok berhalangan hadir. Sekretaris Daerah yang diutus sebagai pengganti dinilai bukanlah pejabat pembuat keputusan.

"Iya tadi kita putusan rapat ditunda saja karena Sekda tidak mungkin bisa membuat keputusan," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa usai pertemuan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan komisi yang membidangi masalah hukum ini mengundang Ahok untuk menjelaskan sejumlah isu diantaranya kebijakan reklamasi pantai di wilayahnya menggunakan pasir curian dari kawasan Pulau Seribu. Input ini diperoleh Komisi III berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

"Kita menerima laporan pasir yang digunakan untuk reklamasi pantai di Teluk Jakarta adalah hasil curian, kemudian soal kondisi Rutan Pondok Bambu yang berada di wilayah DKI yang sudah rusak, bocor. Kita ingin Ahok menyikapi ini," papar dia.
Menurut Sekda DKI Jakarta Saefullah, ketidakhadiran Ahok karena harus mengikuti rapat tentang banjir yang tidak bisa ditinggalkan. Agenda RDP yang dijadwalkan pukul 19.30 sampai dengan selesai itu akhirnya bubar jalan. Sejumlah wartawan yang sudah menunggu kehadiran Ahok juga menunjukkan kekecewaannya.(iky/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Jakarta
 
• Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
 
• Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
 
• Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
 
• Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
 
• KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]