Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Diskusi
Ahmad Muzani: Presiden Jangan Sering ke Luar Negeri
Saturday 09 Mar 2013 17:26:03

Anggota DPR RI Ahmad Muzani, usai diskusi: Cerita Lama Polisi dan Tentara.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM – Usai Diskusi yang mengulas akar persoalan sehingga berulangnya konflik Tentara dan Polisi, Ahmad Muzani mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden yang sering ke luar negeri, di tengah carut marut persoalan bangsa, seperti konflik penyerbuan markas Polisi di Ogan Komering Ulu (OKU) diserang dua batalion TNI AD, yang awalnya dipicu oleh peristiwa penembakan anggota TNI, Prajurit Satu Heru Oktavianus, yang dilakukan oleh anggota Polres OKU, Brigadir Wijaya, dua bulan lalu.

“Presiden jangan sering ke luar negeri. Ini belum seminggu ke luar negeri lagi. Banyak sekali persoalan bangsa ini yang perlu diselesaikan,” kata Ahmad Muzani kepada para Wartawan, di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/3).

Menurut Ahmad konflik yang telah berulang kali ini harus diselesaikan dengan sistimatis. “Masalahnya ini kan peristiwanya berulang. Reformasi yang dilakukan kepolisian belum tuntas,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini. Dan persoalan konflik yang telah berulang ini tak hanya selesai dengan perkataan maaf saja.

“Bukan diselesaikan dengan minta maaf, bukan disitu masalahnya. Masalahnya adalah di satu sisi kepolisian belum mampu mereformasi diri sebagai aparat sipil. Misalnya kepangkatan di kepolisian hampir sama dengan tentara, itu menurut saya tidak pas. Disisi lain beban yang dipikul kepolisian sangat banyak, mengatur lalu lintas, terorisme dan lain-lain,” terang Anggota DPR dari Partai Gerindra ini.

Ahmad menegaskan peran Presiden juga berpengaruh, sehingga Ia menyayangkan langkah Presiden yang justru pada saat berbagai persoalan bangsa menimpa silih berganti, Presiden SBY malah ke luar negeri.

“Keluar negeri terus, bagaimana ini. Tak usahlah ikut KTT ini, KTT itu, kan bisa diwakilkan,” pungkasnya.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Diskusi
 
• Menimbang Urgensi Antara: Pansus Pelindo II, Pansus Asap Pembakaran Hutan, Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, Newmont, dll)
 
• 'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi'
 
• Diskusi Forwat PHK, Tekankan Perlunya Efek Jera
 
• Busyro Muqoddas: Misi KPK Misi Kenabian
 
• Gayus Lumbuun: UU TPPU Layaknya Tempelan Semata
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]