Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Selebriti    
 
Penangkapan Aktivis
Ahmad Dhani Tersangka Penghinaan Kepala Negara, Ini Kata Eko Patrio
2016-12-05 06:28:34

Ilustrasi. Eko Patrio.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Musisi top Indonesia Ahmad Dhani yang kini terjun kedunia politik ditangkap Polisi di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Sabtu (2/12) subuh saat jelang acara Aksi Bela Islam jilid III. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan kepala negara.

Ahmad Dhani baru diperbolehkan pulang setelah diperiksa selama kurang lebih 20 jam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Eko Patrio, sebagai teman sesama artis, ikut prihatin mendengar berita penangkapan Ahmad Dhani.

"Harapannya semoga kepolisian kooperatif. Mas Dhani tuh orangnya Indonesia banget, jadi nggak ada kepikiran untuk makar," bilang Eko Patrio di Balai Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/12).

Eko yakin, Ahmad Dhani tak punya maksud jahat. Apalagi niat untuk menggulingkan Presiden dengan cara inkonstitusional.

"Kalau ngomong sama saya aja jarang banget dia ngomong mau menggulingkan pemerintahan kayak gitu. Kegundahan sebagai anak muda, iya. Mas Dhani, saya, dan sebagainya, gundah dengan keadaan Indonesia sekarang," Eko Patrio, yang memiliki nama asli Eko Hendro Purnomo. S.Sos yang juga terjun di dunia politik dan kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jakarta ini menambahkan.

Eko Patrio berharap pihak kepolisian berlaku adil, baik kepada Ahmad Dhani maupun tersangka yang lain. "Saya melihat polisi harus pintar-pintar memilah, jangan dipukul rata," pungkasnya.(ari/ray/bintang/bh/sya)


 
Berita Terkait Penangkapan Aktivis
 
Nasihat Prof Yusril kepada Ustadz Alfian Tanjung: Jangan Goyah, Sampaikan Keberanaran
 
Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi
 
Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum
 
Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
 
Polisi Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Firza Husein
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]