BEKASI, Berita HUKUM - Sejumlah pewarta media mendapatkan tindak kekerasan saat menjalani tugas jurnalistiknya. Saat mewawancarai Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan seusai acara pelantikan dan wali kota dan wakil wali Kota Bekasi terpilih di gedung DPRD Kota Bekasi, terjadi pemukulan oleh satuan petugas kepada sejumlah jurnalis.
"Mereka (Satgas) melarang kami untuk melakukan peliputan," ujar Erik Hamzah, 31 tahun, pewarta Radio Republik Indonesia, Minggu (10/3). Padahal, sambung dia, petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang mengawal jalannya acara pelantikan, sudah menyiapkan lokasi dan waktu bagi sejumlah pewarta untuk mewancarai Heryawan. "Namun saat ingin meliput, satgas melarang dan mendorong kami," kata dia.
Erik mengaku sempat disikut bagian dadanya oleh satuan petugas yang ditengarai dari partai politik pendukung pasangan wali kota baru. Sejumlah pewarta lainnya mengaku mengalami hal serupa.
Dedi Beben, koresponden Trans 7 Bekasi mengaku dipukul bagian perutnya oleh satuan petugas memakai seragam berwarna hitam kuning. Spontan dia berteriak agar pemukulan itu dihentikan. Namun, sambung Beben, bukannya dilerai, para petugas itu semakin keras melakukan perlawanan.
Beben mengatakan, sedari awal Gubernur Heryawan tidak melarang awak media untuk melakukan peliputan. Dia menduga adanya tindak arogansi berasal dari satuan petugas partai politik dalam mengawal gubernur. "Mereka terlalu berlebihan," ujar dia, seperti yang dikutip dari tempo.co, pada Minggu (10/3).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sempat melerai tindak kekerasan para satuan petugasnya kepada wartawan. Dia juga mengaku tidak punya masalah dengan keberadaan wartawan yang hendak mewawancarainya. "Saya tak minta dikawal begitu ketat," katanya.
Lebih lanjut, Heryawan meminta maaf kepada sejumlah awak media atas terjadinya insiden tersebut. Ia meminta, agar dirinya tidak dihukum dengan tidak mewawancarainya. "Jangan hukum saya," demikian Heryawan.(tmp/bhc/rby) |
