Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
Agus Martowardojo di Periksa KPK Terkait Rapat KKSK
Wednesday 02 Oct 2013 15:31:03

Agus Martowardjojo, saat ditanyai para wartawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus hadir unduk diperiksa terkait kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Indonesia kepada Bank Century yang dianggap gagal dan berdampak Sistemik.

Agus sebelum diperiksa membantah telah menyetujui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,7 triliun. Ia mengaku hadir dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) namun ia hanya sebatas menjadi narasumber.

"Nggak lah, saya bukan panitia, saya bukan Komite, saya diundang sebagai Direktur Utama Bank Mandiri untuk hadir menjadi narasumber," ujarnya di KPK, Jakarta, Rabu (2/10).

Menurut Agus, kehadirnanya, sama dengan Fuad Rahmany, ia juga mengaku tidak setuju dengan adanya penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sitemik.

"Ya, itu makanya saya akan memberikan penjelasan, karena saya ikut hadir dalam rapat tersebut," ujar Agus.

Meski ikut hadir dalam rapat tersebut, Agus enggan memberikan komentar lagi, ketika disingung mengenai keputusan rapat KSSK, termasuk siapa yang menjadi otak dalam pengambilan kebijakan bailout Century. "Nggak tahu saya nggak mau ngomong," jelasnya.

Diketahui, penentuan bailout itu dilakukan dalam rapat KSSK pada 24 November 2008. Rapat tersebut diadakan di Departemen Keuangan (Depkeu), dan dihadiri oleh Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, dan Marsilam Simanjuntak, Darmin Nasution, Muliaman D Hadad. Dan Agus Marto.

Seusai rapat, Bank Century kemudian dinyatakan sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan di kucurakan dana dibailout Rp 6,7 triliun, dimana sesunguhnya menurut pemilik Bank Century Robert Tantular saat itu Century hanya butuh dana Rp 1 triliun.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]