JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, terkait rencana pemerintah yang akan memberikan kemudahan remisi bagi terpidana kasus korupsi dinilainya kurang bijak.
"Kalau mencuri handphone, mencuri ayam bolehlah dapat remisi, tapi untuk tiga hal narkoba, korupsi dan terorisme itu kurang bijaksana ya," ujar Akom, sapaan akran Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/8).
Seperti diketahui, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dalam revisi itu, satu poin menyebutkan syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkotika dihilangkan. Terpidana kasus tersebut bisa mendapatkan remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya. Salah satu alasan pemerintah merevisi peraturan itu karena lembaga pemasyarakatan yang ada sudah penuh.
"Memang over capacity terutama dari narkotika. Makanya saya bilang pemberantasan narkoba itu bukan hanya mengejar yang pakai narkoba tetapi harus ada langkah preventif, artinya gerakan nasional," kata Akom.(rnm/DPR/bh/sya) |
