Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Aceh
Aceh Kibarkan Bulan Bintang, Langsa Kibarkan Merah Putih
Thursday 04 Apr 2013 23:47:40

Ratusan warga Kota Langsa saat pawai bendera Merah Putih, Kamis (4/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
LANGSA, Berita HUKUM - Ratusan warga Kota Langsa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Langsa, Kamis siang (4/4) secara sukarela melakukan pawai bendera Merah Putih dengan berkonvoi mengelilingi kawasan kota menggunakan puluhan kendaraan sepeda motor.

Rute konvoi kendaraan sambil membawa bendera merah putih yang dimulai sekitar pukul 10:00 WIB, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Langsa. Konvoi itu dimulai dari titik konsentrasi di lapangan merdeka Langsa. Selanjutnya menuju depan Mapolres Langsa dan memutar kembali menuju Simpang Comodor, dan kemudian kembali lagi dan menuju ke kantor DPRK Langsa.

Sesampainya di kantor DPRK Langsa, massa disambut oleh Syahyuzar AKA, Wakil Ketua DPRK Langsa. Dihadapan anggota DPR salah seorang orator, Hudayah meneriakan bahwa aksi ini sebagai bentuk kesetiaan masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa terhadap NKRI. Dan, konvoi bendera Merah Putih ini sengaja dilakukan sebagai bentuk loyalitas dan rasa nasionalisme masyarakat Kota Langsa.

Lanjutnya, kami warga Kota Langsa mengaku cemas dengan situasi Aceh saat ini. Pasalnya, sejak pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh masyarakat takut konflik akan kembali terjadi di Tanah Rencong, karena qanun tersebut tidak aspiratif sehingga terjadi perpecahan antara sesama warga aceh.

Karenanya, kami minta kepada Pemerintah Pusat untuk tetap merevisi Qanun Aceh No. 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang, guna demi menjaga agar perdamaian di Aceh tetap abadi karena Aceh meliputi banyak suku-suku bangsa.

"Kami sebangai masyarakat kecil ini sangat mengharap kepada Pemerintah Pusat agar cepat menanggapi persoalan pro kontra Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut, sehingga masyarakat tidak resah dengan konsisi yang sedang terjadi di Aceh saat ini," teriaknya.

Lanjutnya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengevaluasi Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah tepat. Pasalnya Qanun yang disahkan DPRA Aceh dan Pemerintah Aceh tersebut jelas melanggar sejumlah peraturan perundangan NKRI.

Syahyuzar AKA berjanji menyampaikan pernyataan sikap Forum Masyarakat Kota Langsa itu kepada DPR Aceh. Di hadapan ratusan peserta aksi, Syahyuzar menyebutkan masih banyak masyarakat yang hidup susah. Karena itu, ia minta Pemerintah Aceh tidak memikirkan hal yang kecil. “Tapi harus memikirkan perut masyarakat kecil,” katanya.

Sebelum membubarkan diri, koordinator aksi itu Junaidy menyerahkan selembar bendera merah putih kepada Syahyuzar AKA.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]