MANILA, Berita HUKUM - Presiden Barack Obama mengatakan Amerika Serikat tidak sedang berupaya mengendalikan atau mengatasi, beberapa jam setelah menyetujui perjanjian pertahanan baru dengan Filipina.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Obama dalam konferensi pers bersama Presiden Filipina, Benigno Aquino, usai penandatanganan perjanjian dengan pemerintah di Manila, Senin (28/4).
Kesepakatan baru itu akan memberi akses bagi pasukan AS atas pangkalan militer di Filipina dan meningkatkan rotasi pasukan, pesawat tempur, dan kapal perang di negara tersebut.
Namun Obama menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti Amerika Serikat sedang berupaya mengembalikan pangkalannya, yang ditutup setelah pasukan AS diusir dari Filipina pada tahun 1991.
'Paksaan dan intimidasi'
Para wartawan melaporkan bahwa ketegangan antara Filipina dan Cina dalam sengketa wilayah menjadi salah satu alasan Manila untuk menandatangani kesepakatan.
Presiden Obama juga menyatakan pemerintahnya tidak akan menentukan sikap atas kedaulatan wilayah yang diperebutkan sejumlah negara, seperti Cina, Malaysia, Jepang, Filipina dan Vietnam.
Bagaimanapun Amerika Serikat, menurut Obama, memiliki kepentingan dalam kebebasan berlayar di kawasan dan mengharapkan penyelesaian damai.
"Sejalan dengan undang-undang dan norma internasional, kami tidak berpendapat bahwa paksaan dan intimidasi sebagai jalan dalam mengelola sengketa tersebut," jelasnya.
Kunjungan Obama ke Filipina adalah bagian dari lawatannya ke beberapa negara Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.(BBC/bhc/sya) |
