Cina" /> BeritaHUKUM.com - AS Tuntut Cina 'Menghentikan' Reklamasi di Laut Cina Selatan

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Laut Cina Selatan
AS Tuntut Cina 'Menghentikan' Reklamasi di Laut Cina Selatan
Sunday 31 May 2015 08:18:12

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan adalah wilayahnya, sehingga mengakibatkan sengketa dengan negara-negara tetangganya. Kawasan Laut Cina selatan yang menjadi sengketa antara Cina dan beberapa negara tetangganya.(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika Serikat menuntut Cina agar segera menghentikan reklamasi di perairan yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter mengatakan dalam sebuah acara dialog di Singapura, tindakan Cina tersebut telah "melangkahi" aturan internasional.

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan adalah wilayahnya, sehingga mengakibatkan sengketa dengan negara-negara tetangganya.

Menanggapi pernyataan Menlu AS tersebut, para pejabat Cina mengatakan sikap AS tersebut "tidak berdasar dan tidak konstruktif". 'Resolusi Damai'

Negara-negara lain telah menuduh Cina bertindak ilegal dengan melakukan pengerukan tanah untuk membuat pulau buatan yang dicurigai untuk membangun fasilitas militer.

Harus dihentikan

Di acara konferensi di Singapura, Sabtu (30/5), yang dihadiri oleh para menteri pertahanan dari seluruh wilayah Asia-Pasifik, Carter mengatakan dia ingin "resolusi damai untuk menyelesaikan semua sengketa".

"Untuk itu, harus segera dihentikan reklamasi di perairan yang masih disengketakan," katanya.

Carter mengaku bahwa Vietnam, Filipina, Malaysia dan Taiwan juga melakukan hal serupa dan membangun pos-pos pengintaian di wilayah disengketakan, tetapi menurutnya "ada satu negara telah melakukan lebih jauh dan lebih cepat dari yang lain".

"Cina telah mereklamasi lebih dari 2.000 hektar, lebih dari yang dilakukan negara lainnya. Dan Cina melakukannya hanya dalam 18 bulan terakhir," katanya.

Namun demikian, anggota delegasi Cina di acara itu, Zhao Xiaozhuo, mengatakan tindakan pihaknya "wajar dan dapat dibenarkan".(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Laut Cina Selatan
 
• ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Selesaikan Masalah Laut China Selatan
 
• Laut China Selatan Kian Memanas, Wakil Ketua MPR: Indonesia Harus Tetap Siap Siaga
 
• Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS
 
• Seruan AS agar Melayarkan Kapal ke Laut Cina Selatan
 
• AS Tuntut Cina 'Menghentikan' Reklamasi di Laut Cina Selatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]