Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Demo Didepan Gedung KPK
AMPAK Demo Terkait Dugaan Kasus Pembelian Sumur Minyak di Malaysia
Wednesday 11 Nov 2015 15:32:34

Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) saat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, pada, Senin (9/11).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) pada, Senin (9/11) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Anti Rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta dengan kisaran puluhan massa pendemo yang menggunakan mobil komando dan toa saat berorasi.

Adapun maksud dan tujuan para pendemo yakni sesuai spanduk yang dibentangkan dengan tulisan, "Tangkap dan Periksa M. Husein, terkait pembelian sumur minyak di Malaysia. Yang diduga M.H Korupsi" yang terpampang di spanduk dibentangkan massa aksi di depan gerbang gedung KPK, serta beberapa banner dengan tulisan pula ikut dibawa para pendemo.

Berdasarkan keterangan rilis yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com bahwa, PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembelian sumur minyak di Malaysia. Proses ini dilakukan melalui pembelian 30% saham milik Perusahaan MSO asal Amerika.

MSO secara faktual memang punya lapangan minyak dan gas (migas) yang berlokasi di lepas pantai Sabah dan Sarawak, Malaysia. Akuisisi dan pembelian ini dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015 silam,

Menurut Koordinator Lapangan Guntur Setiawan, SH berpandangan bahwa mantan Plt. Direktur Utama (Dirut) Pertamina M. Husein sebelum masa pensiunnya telah melakukan pembelian tersebut dengan nilai kurang lebih US$ 3 miliar.

Padahal menurut berita sebelumnya, harga pembelian ini adalah US$ 2 miliar atau sekitar 24 triliun. "M. Husien patut diduga kuat telah melakukan korupsi atas pembelian sumur minyak di Sabah/Malaysia tersebut," beber para pendemo, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (9/11).

Kemudian selanjutnya, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi meminta dan mendesak kepada KPK untuk mengusut tuntas pembelian sumur minyak di Sabah/Malaysia. "Diduga kuat ada unsur tindak pidana korupsi dalam prosesnya. Kami mendesak kepada KPK memeriksa mantan Plt. Dirut Pertamina tersebut," papar Guntur.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Demo Didepan Gedung KPK
 
• KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!
 
• AKU KPK Dukung Penuh KPK Berantas Kasus APBD Riau 2015
 
• AMPAK Demo Terkait Dugaan Kasus Pembelian Sumur Minyak di Malaysia
 
• AMPT Demo Desak KPK Periksa Ichwanul Idrus Dirut LPPNPI
 
• AKRAB Demo KPK Tuntut Kasus Korupsi Setya Novanto
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]