Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Langsa
83 Pejabat Eselon II - V Jajaran Pemko Langsa di Mutasi
Tuesday 10 Feb 2015 12:13:33

Walikota Langsa, Usman Abdullah,SE, saat mengambil sumpah 83 pejabat eselon II, III, dan III Senin (9/2) di aula kantor Sekda, Kota Langsa, Aceh.(Foto: BH/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Wali kota Langsa Usman Abdullah, SE pada, Senin (9/2) melakukan mutasi besar besaran untuk kesekian kalinya dalam jajaran pemerintahannya. Ada 83 pejabat yang di mutasi tersebut masing masing 1 orang golongan II, 45 orang golongan III, 37 orang golongan IV, yang di tuangkan dalam surat keputusan walikota Langsa No Peg. 821.2/56/2015 tertanggal 6 Februari 2015. Namun, banyak kalangan menilai mutasi tersebut sarat muatan politis.

Walikota Langsa Usman Abdullah SE, usai mengambil sumpah ke 83 pejabat yang baru dilantik, dalam pidatonya menyebutkan, "mutasi tersebut untuk mengisi jabatan yang lowong atau kosong, karena pejabat lama di mutasi ketempat lain, untuk melakukan penyegaran pejabat yang melaksånakan tugas dalam jabatan, agar tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik berjalan baik. Promosi jabatan karena dinilai cakap, berprestasi baik, dan telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut."

Pegawai negeri sipil selalu di tuntut memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai tuntutan Nasional dan tantangan global. Seiring dengan hal tersebut pemerintah telah mengundangkan undang undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan, pegawai aparatur sipil negara bertugas melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada kesempatan tersebut juga Walikota Langsa mengingatkan kepada peabat yang baru saja di lantik mengatakan, "pelantikan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan," sebut Usman Abdullah.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Langsa
 
• Polres Langsa dan Insan Pers Adu Kemampuan
 
• Kapolres Langsa Temu Ramah-tamah dengan Insan Pers
 
• Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
 
• Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
 
• Rektor Lantik Mulyadi Nurdin, Lc, MH Jadi Humas IAIN Langsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]