Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Suap PON Riau
7 Tersangka PON Akan Tuntut Ketua DPRD Riau
Thursday 14 Mar 2013 13:59:31

Zulfan Heri saat menjawab pertanyaan para wartawan di gedung KPK, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh tersangka PON Riau usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kekesalannya. Saat keluar dari gedung KPK, Kamis (14/3) menyampaikan dengan tegas akan meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD Provinsi Riau, Johan Firdaus.

Zulfan Heri, salah satu tersangka yang mewakili keenam rekannya di gedung KPK mengatakan, dirinya bersama keenam tersangka lainnya mengaku tidak pernah menerima uang terkait pembangunan venue PON Riau 2012 lalu. "Kita tidak pernah menerima uang," kata Zulfan Heri.

Yang kedua, katanya, dirinya dan rekan-rekannya dibentuk oleh Pansus dengan SK Ketua DPR nomor 8 Maret 2012. "Artinya, karena kasus ini bersifat kelembagaan, saya minta pertanggungjawaban ketua DPRD Provinsi Riau namanya Johan Firdaus, kita tuntut itu," tegasnya.

Zulfan tetap mengelak, padahal berkasnya sudag P21. Hal itu diakui sendiri oleh Zulfan Heri. Berkas kasus dugaan korupsi terkait kasus dugaan suap pembahasan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 tahun 2010 tentang dana pengikatan tahun jamak pembangunan Venue PON untuk ke 7 anggota DPRD sudah rampung alias P21. "Sejak tanggal 15 Februari berkas kami sudah P21," terangnya.

Ketujuh tersangka anggota DPRD Riau itu adalah Adrian Ali, Abu Bakar Siddik, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Tengku Muazza, Mohammad Roem Zein, dan Ruhman A. Ketujuh tersangka itu dikenai Pasal 12 Huruf a atau b, atau 5 Ayat 2, atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Suap PON Riau
 
• Mantan Gubernur Riau Divonis 14 Tahun Penjara
 
• Kahar Muzakir Bantah Ada Pertemuan Dirinya dan Setya Novanto serta Rusli Zainal
 
• Anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir, Masih di Periksa KPK
 
• Setya Novanto: Pemeriksaan KPK Tak Ada yang Baru
 
• Legislator Suap PON Riau Divonis 4 Tahun Bui
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]