JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh jenderal purnawiran TNI mengaku mendengar adanya gerakan-gerakan yang tidak menginginkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono menyelesaikan masa tugasnya hingga 2014 mendatang, mereka menolak gerakan-gerakan tersebut, karena selain inkonstitusional gerakan itu merugikan rakyat Indonesia.
"Itu adalah pemikiran segilintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu bisa dilaksanakan," kata Jendral (Purn) Luhut Panjaitan seusai bersama 6 (enam) jendral lainnya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/3).
Enam jenderal lainnya yang ikut bertemu Presiden SBY adalah Jendral (Purn) Subagyo HS, Jenderal (Purn) Fahrul Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Letjen (Purn) Johny Josephus, Letjen (Purn) Sumardi, dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy.
Menurut Luhut Panjaitan, banyak hal dibicarakan oleh ketujuh jendral bersama Presiden SBY dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 (dua) jam, sejak pukul 16:00 WIB itu. "Kami berdiskusi panjang lebar. Presiden memberikan penjelasan tentang kondisi politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Kami juga menyampaikan pandangan-pandangan kami dalam berbagai hal," ujar Luhut Panjaitan.
Terkait dengan gerakan-gerakan yang tidak menginginkan Presiden SBY – Wakil Presiden Boediono menuntaskan masa tugasnya hingga 2014 mendatang, Luhut menilai, itu adalah pemikiran segelintir orang yang harus dilawan, karena selain inkonstitusional pemikiran seperti itu juga irasional.
“Gerakan-gerakan itu justru merugikan rakyat Indonesia, dan akan mengganggu pencapaian kesuksesan yang telah berhasil diraih pemerintahan SBY-Boediono,” tuturnya.
Luhut menegaskan, ketujuh jendral yang bertemu SBY itu melihat banyak sekali kemajuan yang sudah dihasilkan pemerintah di banyak bidang, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Harus diakui banyak yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden SBY. Kami punya kepentingan pada 2014 bahwa presiden terpilih harus sebaiknya, yang mampu mengkapitalisasi atau memanfaatkan suksesor presiden SBY ini untuk membuat pertumbuhan ekonomi bisa 8,9, atau 10% dalam lima sampai 10 tahun ke depan," kata Luhut.
Mewakili ketujuh jendral, Luhut menegaskan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono harus berjalan hingga 2014. Karena itu, ia menolak gerakan-gerakan menggulingkan pemerintahan SBY – Boediono di tengah jalan.
SBY Dukung Siapapun
Dalam kesempatan itu, Luhut Panjaitan mengatakan kalau para jenderal yang hadir juga memiliki kepentingan untuk pemilu 2014 mendatang. "Kami punya kepentingan, sebaiknya, Presiden yang terpilih itu yang terbaik," katanya.
Menurut Luhut, dalam pertemuan dengan tujuh jendral itu, Presiden SBY meminta agar mendukung siapapun Presiden yang akan terpilih dalam Pemilu 2014 mendatang. “Presiden sangat meyakini, bahwa siapapun yang terpilih pastilah itu yang terbaik,” ungkap Luhut.(wid/es/skb/bhc/opn) |
