Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Dinas PU
5 Hakim Kasus Tipikor Dinas PU Deli Serdang Dapat Sanksi
Wednesday 15 May 2013 15:49:19

Gatot Suharnoto, satu dari tiga orang Hakim Tinggi PT Sumut selaku pemeriksa 5 Hakim Tipikor.(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan yang menyidangkan perkara dugaan korupsi Dinas PU Deli Serdang (DS) dengan terdakwa Kadis PU DS, Faisal dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU DS Elvian, mendapatkan sanksi teguran dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Sumut di Medan.

Sanksi tersebut mereka dapatkan akibat adanya penetapan pengalihan penahanan kedua terdakwa dari sebelumnya tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan, menjadi tahanan rumah, tanpa dibacakan di depan persidangan.

Majelis Hakim yang dipanggil oleh PT Sumut tersebut yakni Denny L Tobing selaku hakim ketua dan hakim anggota masing-masing Sugiyanto, Jonner Manik, Kemas Ahmad Jauhari dan Denny Iskandar.

Gatot Suharnoto, satu dari tiga orang hakim tinggi PT Sumut selaku pemeriksa mengatakan, pemeriksaan terhadap lima orang majelis hakim itu berlangsung pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua PT Sumut tertanggal 31 Januari 2013.

"Kami mengadakan berita klarifikasi atas surat ketua PT Sumut, tertanggal 31 Januari 2013. Dan kami telah memeriksa Majelis Hakim yakni Denny L Tobing, Sugiyanto, Jonner Manik, Kemas Ahmad Jauhari dan Denny Iskandar, pada 13 Februari 2013," ujar Gatot.

Disebutkan Gatot, adapun susunan Majelis pemeriksa yaitu Elang P Wibowo (ketua tim pemeriksa), Nardiman (anggota) dan ia sendiri serta satu orang sekretaris bernama Harsono.

"Dari kesimpulan kami, tindakan terlapor (Majelis Hakim) bahwa pengalihan tahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian rekomendasi mempertimbangkan surat MA No. 071/KMA/SK/V tahun 2008, tentang penegakkan disiplin kerja, maka rekomendasi dari tim kepada terperiksa berupa teguran lisan, dan itu termasuk sanksi ringan," jelasnya.

Tambah Gatot, pemanggilan klarifikasi tidak hanya dilakukan kepada lima orang Majelis Hakim, tetapi juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, selaku pelapor.

"Iya, kami juga meminta klarifikasi terhadap LBH Medan atas nama Surya Adinata (Direktur LBH Medan). Saat itu mereka melaporkan atas informasi dari beberapa media cetak dan itu benar," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Komisi Yudisial (KY) melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait pengalihan penahanan dua terdakwa perkara dugaan korupsi Dinas PU Deliserdang, dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah.

Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan, Tony Nainggolan mengatakan tim KY mendatangi rutan yang dipimpinnya guna meminta dokumen-dokumen terkait Faisal dan Elfian, serta menanyakan Standar Operasional Prosedur. (bhc/and)


 
Berita Terkait Dinas PU
 
• Kadis PU Kaltim Diperiksa Satgas Jampidsus Kejagung Selama 7 Jam
 
• CBA: Dugaan Modus Baru Korupsi di Proyek Jalan Ditjen Bina Marga
 
• Kepala Dinas PU Kaltim Diperiksa BPK Selama 9 Jam
 
• Ada Apa dengan Kasubdit PPJJ PU Kubar, 10 Tahun Uang Kontraktor Tidak Dibayar, Diduga Digelapkan
 
• Dikonfirmasi Stafnya Terlibat Kasus, Kabid Cipta Karya PU Kaltim Malah Marah-Marah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]