Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
SCTV
40 Pengurus & Anggota SP SCTV Wajib Dipekerjakan Kembali
Saturday 20 Jul 2013 11:16:35

Penolakan Pekerja Tetap SCTV Untuk Dialihkan Menjadi Pekerja Outsourcing.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah lebih dari 1 tahun memperjuangkan hak dan keadilan, Kamis sore (18/07) 40 orang pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja SCTV – ASPEK Indonesia, dapat memetik hasil perjuangannya ketika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi DKI Jakarta membacakan amar putusan.

“Menghukum tergugat rekonvensi untuk segera mempekerjakan penggugat rekonvensi pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan hak-hak yang selama ini diperoleh para penggugat rekonvensi.” (Hakim Ketua Amin Ismanto, SH, membacakan amar putusan perselisihan PHK antara PT Surya Citra Televisi dengan Serikat Pekerja SCTV).

Putusan Majelis Hakim yang diambil melalui voting (karena terdapat 1 anggota Majelis Hakim yang menyatakan disenting opinion), telah memutuskan bahwa pengalihan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tidak serta merta mengakibatkan PHK terhadap pekerja. Dan karenanya 4o pekerja tetap tersebut harus dipekerjakan kembali pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan hak-hak yang selama ini diperoleh oleh 40 pekerja dimaksud.

Putusan ini juga membuka praktik akal-akalan yang dilakukan antara manajemen PT SCTV dan PT ISS, karena terungkap di persidangan bahwa pengalihan itu dilakukan oleh PT SCTV kepada PT ISS setelah didahului presentasi dari PT ISS kepada manajemen PT SCTV.
Pekerja tetap SCTV yang telah dialihkan statusnya ke PT ISS, ternyata masih melakukan pekerjaan yang sama, di tempat kerja yang sama, dan tetap menggunakan peralatan kerja yang dimiliki SCTV.

Sehingga alasan SCTV untuk melakukan PHK terhadap pekerja tetapnya, belum memiliki alasan yang valid.DPP ASPEK Indonesia menyambut baik hasil putusan tersebut dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada 2 orang Majelis Hakim yang mampu secara cermat melihat dan menganalisa seluruh peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus PHK sepihak ini.

Penolakan pekerja tetap SCTV untuk dialihkan menjadi pekerja outsourcing di PT ISS tidak dapat dijadikan dasar PHK. Perjuangan dan keadilan bagi 40 orang pekerja tetap SCTV yang telah mengabdi di SCTV antara 9-20 tahun, harus bisa menjadi inspirasi yang membangkitkan kesadaran dan semangat pekerja sektor media khususnya dan para pekerja pada umumnya untuk bersama-sama membangun kekuatan serikat pekerja yang lebih baik.(bhc/rls/rat)





 
Berita Terkait SCTV
 
• Audisi IGT 2014 Jakarta Tembus Ribuan Peserta
 
• 40 Pengurus & Anggota SP SCTV Wajib Dipekerjakan Kembali
 
• Kesulitan Pendanaan, Bakrie Kemungkinan Akan Menjual ANTV ke SCTV
 
• Buruh Demo Kesper SCTV Mepertanyakan Nasib 41 Kariawan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]