Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Sengketa
3 Hakim PN Medan Dilaporkan ke Mahkamah Agung
Wednesday 21 Aug 2013 17:19:03

Gedung Mahkamah Agung (Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
MEDAN, Berita HUKUM - Tiga hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, bakal diadukan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Ketiga hakim itu ialah Surya Perdamaian, Indra Cahya, dan Baslin Sinaga.

Mereka, diadukan oleh Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (Pushpa) karena membuat putusan yang sarat kejanggalan dalam kasus sengketa lahan di Jalan Sukamulia Dalam, Lingkungan IX, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Juli 2013.

Dalam kasus tersebut, satu keluarga miskin menjadi tergugat. Sementara pihak penggugat adalah PT Alfinky Binamitra Sejahtera (ABS), dan PT Suka Mulia Bumi Makmur (SMBM).

Direktur Pushpa Muslim Muis menuturkan, sedikitnya terdapat tiga kejanggalan putusan hakim yang memenangkan penggugat PT ABS dan PT SMBM tersebut.

Pertama, kata dia, persidangan itu menggugat orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, menggugat salah seorang tergugat dengan nama yang sama. Ketiga, tanpa mencantumkan nama seorang tergugat, walau nyatanya tergugat sendiri berada dalam lahan sengketa.

"Baru kali ini, saya mendengar ada hakim yang memenangkan fakta baru berupa menggugat orang yang sudah mati. Anehnya, penggugat juga dimenangkan oleh hakim," kata Muslim, Rabu (21/8).

Ironinya lagi, sambung Muslim, keluarga miskin yang digugat kedua perusahaan itu, sudah menempati lahan sengketa sejak puluhan tahun.

"Kenapa baru sekarang lahan itu disengketakan. Padahal, keluarga itu, sudah menempati lahan itu jauh sebelum kedua perusahaan itu ada. Jelas, ketiga hakim itu tak berpihak pada rakyat miskin," tandasnya, seperti dikutip dari tribunnews.com, pada Rabu (21/8).(tbn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus Sengketa
 
• 3 Hakim PN Medan Dilaporkan ke Mahkamah Agung
 
• Kasus Perebutan Rumah Menteng Sudah P21
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]