Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bencana Alam
2013 Anggaran Kemensos Rp 5,6 Triliun, Rp 300 Miliar Untuk Bencana Alam
Tuesday 29 Jan 2013 18:24:43

Gedung Kementerian Sosial RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menangani bencana di Indonesia, Kementerian Sosial (Kemensos) menganggarkan Rp 300 miliar untuk penanganan bencana alam di seluruh daerah di tanah air pada 2013.

"Untuk 2013 anggaran penanganan bencana alam seluruhnya Rp 300 miliar," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Margo Wiyono, di Jakarta, Selasa (29/1).

Margo menambahkan, anggaran bencana tersebut sudah setengahnya melalui dana dekonsentrasi. Dan untuk kesiap-siagaan atau tanggap darurat, Kementerian Sosial menganggarkan dana sekitar Rp 4,5 miliar untuk setiap daerah bila diperlukan saat bencana alam tersebut tidak mampu lagi ditangani daerah.

Margo mencontohkan misalnya untuk penanganan banjir di Jakarta, Kementerian Sosial menyalurkan Rp 15 miliar. "Untuk siap siaga setiap daerah kita anggarkan tidak jauh berbeda seperti DKI Jakarta yaitu sekitar Rp 4,5 miliar," tambah Margo.

Sebelumnya Kementerian Sosial telah mendistribusikan bantuan stok penyangga (buffer stock) logistik senilai Rp 4,5 miliar berupa makanan, sandang, perlengkapan keluarga, dan peralatan evakuasi.

Alokasi anggaran Kementerian Sosial pada 2013 mencapai Rp 5,6 triliun, mengalami peningkatan sebesar 23,14 persen dibandingkan sebelumnya yaitu Rp 4,5 triliun.

Anggaran tersebut sebagian besar disalurkan ke daerah melalui dana dekonsentrasi dan untuk program unggulan seperti Program Keluarga Harapan.(ant/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Bencana Alam
 
• Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
 
• Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
 
• Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
 
• Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
 
• Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]