Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKPI
16 Parpol Dukung PKPI Dapatkan Nomor Urut Pemilu
Thursday 07 Feb 2013 18:15:25

Sutiyoso dalam Jumpa Pers di Jalan Diponegoro, Kamis (7/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan PKPI yang telah dinyatakan Bawaslu lolos, mendapat dukungan dari pengurus dan tokoh Parpol, diantaranya dari pengurus Partai PDP, dan PDS.

Sekjen PDP, Didi mengungkapkan banyak catatan yang kita buat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

"Namun demikian sesama partai yang dinyatakan tidak lolos sebelumnya oleh KPU, kami terus melakukan lobi-lobi politik sampai lolos hingga dapat menjadi peserta Pemilu," ujar Didi, Kamis (7/2).

Dan ini merupakan perjuangan PKPI, supaya PKPI bisa jadi peserta Pemilu, sehingga PKPI dinyatakan KPU sebagai salah satu partai peserta Pemilu dan segera diberikan nomor peserta Pemilu.

Sementara, Sarat Sinaga dari Partai DPP PDS mengungkapkan rasa syukurnya dan mengucapkan selamat pada Bang Yos. "Selamat untuk PKPI, dan untuk mendapat nomor ini merupakan perjuangan yang sangat panjang, yang sekaligus merupakan bagian dari UU No. 2 dan UU No. 8 tahun 2012, serta KPU harus segera mengakomodir seluruh perjuangan anak bangsa," ujarnya.

"Kami berhimpun disini bukan suatu kebetulan, ini rumah kami bersama, dan tempat bertolong-tolongan. Saya pikir PDS mengharapkan agar KPU menghargai putusan Bawaslu," tambahnya.

"Dan kita akan rame-rame mendukung dan mengantarkan Bang Yos ke KPU untuk segera mendapatkan nomor urut Parpol," pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri 16 pengurus Parpol lainnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait PKPI
 
• Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa
 
• PKPI Melaporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya
 
• PKPI Resmi Jadi Ikut Pemilu 2019 dengan No Urut 20
 
• Ketika Hendropriyono Berbeda dengan Yusril
 
• Gagal Dapat Kursi Camelia Lubis Pulang Kampung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]