Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
2018-07-23 12:13:58

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainaibility yang digelar di Jakarta, Senin-Selasa (23-24/7). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, IPPP merupakan inisiatif DPR RI dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.

"Agenda IPPP ini untuk mempererat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik. Alhamdulilah, dari 16 negara ada 14 negara yang hadir dan 9 Ketua DPR," ungkap Nurhayati, usai gala dinner sebagai simbol penyambutan kepada seluruh delegasi, di Jakarta, Minggu (22/7) malam.

Ke-14 negara tersebut adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, sidang yang mengangkat tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim ini merupakan momentum bersejarah karena pertama kalinya bagi Indonesia dan negara-negara pasifik saling bertemu guna memperat konektivitas.

"Tadi sudah dilakukan beberapa pertemuan bilateral. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas keramatamahan masyarakat Indonesia. Kita semua sepakat hubungan yang sudah dekat ini perlu ditingkatkan lagi," papar Nurhayati.

Di sisi lain ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan negara-negara Pasifik dapat mengenal lebih jauh budaya serta karakteristik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Sama seperti negara Pasifik, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia.

"Hal-hal seperti ini perlu juga kita kenalkan supaya mereka memahami bahwa inilah Indonesia. Kita adalah negara kesatuan republik yang berdaulat dan tidak pernah membedakan suku maupun etnis. Itu kita tekankan dan mereka sangat terbuka, bisa dirasakan dari welcome dinner malam ini. Mereka begitu menyatu dan merasa berada di daerah mereka sendiri," tandas Nurhayati.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]