JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Investigatif tahap 1, atas pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olah raga Nasional (P3SON) Hambalang ke pada DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (31/10) yang diterima langsung oleh Prio Budi Santoso sebagai wakil ketua DPR RI dari Fraksi Golkar.
Hasil pemeriksaan tahap 1 tersebut dilakukan berdasarkan UU No:15 tahun 2006 tentang (BPK). Dan UU No:15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tangung jawab Negara, serta untuk memenuhi permintaan DPR RI kepada BPK dengam surat No: PW.01/10954/DPR RI/XII/2011, hasil pemeriksaan berdasarkan Fakta dan pengumpulan cukup bukti tanpa ada Interfensi dari pihak manapun.
Adapun sebelas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:
1. Surat Keputusan (SK) Hak Pakai.
2. Izin Lokasi dan Site Plan.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Pendapat Teknis.
5. Revisi RKA-KL Tahunan Angaran 2010.
6. Permohonan Kontrak Tahun Jamak.
7. Izin Kontrak Tahun Jamak.
8.Persetujuan RKA-KL tahun Anggaran 2011.
9. Pelelangan.
10.Pencairan Angaran tahun 2010.
11. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang di keluarkan Kemenpora dengan nilai pekerjaan (real-cost) yang dikerjakan oleh sub kontraktor secara uji petik.
Demikian penjelasan BKP RI secara singkat terkait mengenai hasil Pemeriksan Investigatif tahap I atas pembangunan P3SON Hambalang. Secara lengkapnya dimuat dalam laporan yang kami sampaikan. BPK juga selanjutnya akan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Intansi lain yang berwenang untuk ditindaklanjuti.(bhc/put) |
