Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
2024-02-23 23:18:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Pemilu Bersih yang terdiri dari 100 tokoh mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam penyelengaraan Pilpres 2024.

Desakan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang membacakan pernyataan sikap kelompok Gerakan Pemilu Bersih. Penyataan sikap menolak hasil Pilpres 2024 bertajuk "100 Tokoh Menolak Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis dan Masif" di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, (24/2) siang.

Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM

Selain audit forensik, kata Din, pihaknya mendesak pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

"Kami juga mendesak pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan," ujar Din.

Desakan berikutnya, yaitu penghentian pengumuman hasil hitung cepat (quick count), dan hasil hitung riil (real count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.

Din menekankan, sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pihaknya menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "yang kami yakini tidak bersikap adil, obyektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif," lanjut Din, menegaskan.

Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari etika politik yang berdasarkan agama hingga keadilan.

"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," kata Din.

Din mengatakan, kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024 dilakukan secara sistematis jauh sebelum hari pencoblosan berlangsung hingga saat ini dalam tahapan quick count.

Din mengeklaim, 100 tokoh yang hadir saat ini merupakan representasi ribuan hingga jutaan yang juga merasakan kejanggalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam acara pernyataan sikap setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, Guru Besar FISIP UI Prof. Amir Santoso, mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakabareskrim Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf, Ketua Dewan Penasehat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia Prof. Dr. Ahmad Zahro, dan Ekonom Senior Pendiri INDEF Prof. Dr. Didin S Damanhuri.

Berikut adalah isi pernyataan Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa

Mencermati dengan saksama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan/pencalonan Presiden-Wakil Presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara baik Quick Count di Televisi maupun Real Count ole KPU, kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres Bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan:

1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain:

Adanya Daftar Pemilih Tetap/DPT Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih (seperti yang diajukan ole pihak tertentu ke KPU) yang tidak diselesaikan dengan baik,
Terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung Paslon 02,

Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri ole Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilu kepada Paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) yang nyata,

Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dan/atau Paslon 02,
Pencoblosan dini untuk Paslon 02 di beberapa tempat, di dalam maupun di luar negeri (diberitakan luas di media massa),

Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan Paslon 02, sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3000 TPS, dan

Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di Luar Negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan Paslon 02.

2. Berdasarkan bukti, indikasi, dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Sehubungan dengan itu kami mendesak:

Dilakukannya Audit Forensik terhadap IT KPU.

Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran,
Pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan,

Penghentian pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count), dan Hasil Hitung Ril (Real Count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.

3. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan Hak Angket (Penyelidikan) terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan Hak Angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden.

4. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh Kekuasaan Eksekutif.

Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka ketamakan berkuasa dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara.

Jakarta, 21 Februari 2024

Lihat video Youtube acara '100 Tokoh Menolak Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis dan Masif": Klik disini.(dbs/inilah/kumparan/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]