JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai masalah sosial di Indonesia menjadi sorotan Psikiater dari Universitas Indonesia dokter Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ diantaranya persoalan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) ribuan buruh atau bahkan sekitar 10 ribuan buruh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah yang viral di media sosial, bersamaan dengan viralnya tujuh tersangka menyusul penambahan 2 tersangka dalam kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 triliun, yang belakangan kerugian negara ditaksir mencapai kuadriliun, lantaran korupsi dalam kasus minyak tersebut telah berlangsung sejak 2018.
"Betapa para buruh itu terguncang jiwanya, sedih, duka lara bercampur, tempat mencari nafkah mereka hilang sudah. Di sisi lain korupsi di perusahaan yang justru milik pemerintah merajalela, bayangkan bagaimana nasib bangsa ini," kata Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/3).
Lanjutnya kepercayaan masyarakat semakin pudar kepada pemerintah, dan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. "Bisa dilihat bagaimana imbas dari kepercayaan kepada pemerintah, kepada perusahaan milik pemerintah terus tergerus, bahkan kepercayaan terhadap institusi hukum pemerintah seperti Polri makin menurun," ungkap Mintarsih.
Intinya, kata Mintarsih, memang bertambah kepercayaan terhadap institusi lain pemerintah seperti Kejaksaan, "Tetapi pastinya masyarakat tentunya ikut memantau dan akan menilai sejauh mana lembaga pemerintah itu dapat menyelesaikan berbagai kasus korupsi besar dan mampu mengembalikan kerugian negara serta masyarakat," ulasnya.
Psikiater Mintarsih yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha ini menerangkan, "Kita kembali ke persoalan PHK yang mana tentunya masyarakat ada yang berkesimpulan, apakah pemerintah tidak bisa menyelamatkan mata pencaharian rakyatnya, yang di satu sisi ratusan triliun, ribuan triliun rupiah dalam berbagai kasus korupsi di PT Pertamina, PT Timah, Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, BLBI dan lain sebagainya yang sudah viral itu nampak jelas ada suatu ketimpangan, serta kesenjangan sosial makin melebar," papar Mintarsih.
Menurut Mintarsih, jika memang sudah diungkapkan bahwa masalah PHK besar-besaran yang menyedihkan ditonton luas di berbagai media TV, online, media cetak dan media sosial bahwa penyebab PHK diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, maka mengapa tidak dianalisa lagi lebih jauh, dan jika diperlukan revisi maka lakukan segera revisi.
"Jangan sampai berbagai perusahaan di negara ini mendapatkan imbas yang buruk, sementara ada orang-orang atau segelintir orang mendapatkan keuntungan dan membiarkan banyaknya masyarakat kita malah jadi sengsara," tutur Mintarsih.
Diketahui sebelumnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit pada Senin 21 Oktober 2024, menyusul Bos PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukmimto, memberi salam perpisahan untuk seluruh karyawan dan jajaran direksi PT Sritex.
Isak tangis kedua bos dan karyawan Sritex pun pecah saat menyanyikan lagu 'Kenangan Terindah'. "Saya betul-betul ingin semuanya tetap semangat. Bukan sampai di sini, ini bukan kiamat. Saya inginkan semuanya jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Peristiwa ini kita jadikan momentum untuk kembalinya kita lebih baik dan kuat lagi. Saya merasa kehilangan kalian, tanpa kalian saya bukan apa-apa," ujar Iwan Setiawan ketika menyampaikan salam perpisahan di pabrik PT Sritex, Sukoharjo, Jumat 28 Februari 2025 yang videonya ikut viral di berbagai media sosial.(bh/mdb) |
