Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu     
 
Habib Rizieq
10 Pernyataan Habib Rizieq dalam Dialog Lintas Agama untuk Persatuan & Kesatuan Bangsa
2016-08-30 06:30:17

Dialog Lintas Agama.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan adanya pelintiran berita oleh sejumlah media yang meng-opinikan bahwa Habib Rizieq dan FPI-nya sudah siap menerima Gubernur Non Muslim untuk Jakarta, maka Admin memandang perlu untuk memuat pernyataan Habib Rizieq satu per satu yang dilontarkan dalam acara Dialog Lintas Agama di Jakarta.

Pernyataan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam Dialog Lintas Agama yang digelar Mapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta FKUB DKI Jakarta dan dihadiri para Tokoh berbagai Agama, pada hari Senin 29 Agustus 2016 di Gedung Juang Jakarta Pusat, sebagai berikut :

1. Bahwa Islam menerima PERBEDAAN AGAMA & PLURALITAS (kebhinnekaan / keragaman) karena merupakan keniscayaan, namun menolak PENISTAAN AGAMA & PLURALISME (paham semua agama sama) karena merupakan pencampur-adukan aqidah dan pemaksaan keyakinan.

2. Bahwa Negara RI wajib melindungi PERBEDAAN AGAMA sesuai UUD 1945 Pasal 29, dan juga wajib melarang PENISTAAN AGAMA sesuai Perpres No 1 Th 1965 dan UU No 5 Th 1969 serta KUHP Pasal 156a.

3. Bahwa semua Tokoh Umat Beragama wajib berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama dengan menyuburkan Peradaban Dialog.

4. Bahwa semua umat beragama di seluruh tanah air NKRI harus selalu mewaspadai segala bentuk provokasi yang ingin mengadu-domba umat beragama.

5. Bahwa Pemerintah dan Para Tokoh Agama harus lebih serius dan fokus dalam melawan NARKOBA dan MIRAS serta kemunkaran lainnya yang selama ini telah menjadi penyebab rusaknya keamanan dan kedamaian antar umat beragama.

6. Bahwa tiap umat beragama BERHAK untuk memilih Pemimpin sesuai dengan agamanya masing-masing karena dijamin oleh Konstitusi, dan itu bukan SARA.

7. Bahwa setiap Muslim WAJIB memilih Pemimpin Muslim yang beriman dan bertaqwa, dan HARAM memilih Pemimpin Non Muslim, sesuai ketentuan Hukum Allah SWT, sehingga siapa pun tidak berhak menuduh hal tersebut sebagai persoalan SARA.

8. Bahwa semua Tokoh Umat Beragama wajib ikut serta mengawal Pilgub DKI Jakarta 2017 agar dilaksanakan dengan JURDIL (jujur & adil) dan LUBER (langsung, umum, bebas & rahasia).

9. Bahwa Penolakan FPI selama ini terhadap Ahok BUKAN HANYA karena Ahok Non Muslim, tapi juga karena Ahok arogan, kasar, tidak bermoral dan banyak kebijakannya merugikan umat Islam, sehingga FPI bersama Ormas Islam lainnya menobatkan Gubernur Rakyat versi Habaib dan Ulama sebagai bentuk Perlawanan Politik TANPA KEKERASAN.

10. Jika Dalam Pilgub Jakarta 2017 yang JURDIL & LUBER dimenangkan oleh Non Muslim, maka FPI tetap akan menghormati Hasil Pilgub yang JURDIL & LUBER, dengan tetap menolak kepemimpinan Non Muslim karena bertentangan dengan ajaran agama Islam, tapi FPI tetap tidak akan melakukan KEKERASAN atau ANGKAT SENJATA selama Sang Gubernur santun dan bermoral serta tidak merugikan umat Islam.(habibrizieq/bh/sya)


 
Berita Terkait Habib Rizieq
 
• Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50
 
• MA Beri 'Diskon' 2 Tahun Masa Hukuman Penjara Habib Rizieq Shihab
 
• HNW Apresiasi Penolakan MA Terhadap Kasasi Jaksa, Pada Kasus HRS DI Petamburan
 
• HNW Apresiasi Langkah Habib Rizieq Ajukan Kasasi Ke MA
 
• HNW Dukung HRS Lakukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]