KONGO, Berita HUKUM - Sepuluh negara di Afrika Tengah bekerja sama dalam sistem pengawasan hutan yang disponsori PBB, Kamis (26/2). Inisiatif ini menargetkan pengelolaan hutan di Basin Kongo (Congo Basin) seluas 200 juta hektar.
Hutan hujan di Basin Kongo ini adalah hutan hujan alami terluas kedua di dunia setelah hutan Amazon. Hutan ini menjadi sumber ekonomi bagi 60 juta penduduk.
Melalui sebuah inisiatif senilai €6 juta (sekitar US$7,3 juta), PBB berharap, kawasan hutan ini akan terlindungi dari ancaman peralihan fungsi lahan termasuk penebangan hutan dan pertambangan yang tidak berkelanjutan.
Inisiatif ini juga diharapkan mampu menyajikan data kehutanan terbaru yang akan membantu negara mengelola dan mencegah aktivitas perusakan hutan.
Proyek ini akan dikelola bersama oleh Central Africa Forests Commission (COMIFAC) dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB bekerja sama dengan National Institute for Space Research (INPE) di Brasil.
“Belajar dari pengalaman di Brasil, sistem pengawasan hutan nasional adalah elemen kunci untuk mendapatkan dukungan internasional bagi perlindungan dan tata kelola hutan yang berkelanjutan,” ujar Eduardo Rojas, Wakil Direktur Jenderal FAO bidang Kehutanan.
Kesepuluh negara yang terlibat dalam inisiatif ini adalah Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokrasi Kongo, Republik Kongo, Equatorial Guinea, Gabon, Rwanda, São Tomé dan Principe.
FAO akan menyediakan bantuan teknis yang membantu semua negara yang terlibat menerapkan teknologi penginderaan jarak jauh guna memerkirakan luas hutan dan memonitor perubahannya, beserta perkiraan jumlah simpanan karbon di dalamnya.
Inisiatif ini didanai melalui program Congo Basin Forests Fund, yang diluncurkan oleh pemerintah Norwegia dan Inggris melalui Bank Pembangunan Afrika. Proyek ini juga akan membantu negara menciptakan sistem pengawasan hutan mereka sendiri sebagai bagian dari inisiatif REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries).(bhc/rls/rat)
|
