Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Demokrasi
KPI: Indonesia Darurat Demokrasi Media
Tuesday 16 Jul 2013 17:31:46

Acara seminar Nasional, peran media dalam Konsolidasi Demokrat pada Pemilu 2014 di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPI, Iswandi Syahputra mengatakan pandanganya dalam Seminar; Peran Media Dalam Konsolidasi Demokrasi pada Pemilu 2014, menurut Iswandi keadaan Media saat ini Indonesia darurat Demokrasi Media.

Dimana Media penyiaran, Media bisa dinyatakan demokratis bila memiliki 2 unsur. Media harus memiliki keberagaman kepemilikan media penyelenggara ( Diversity of Ownership) dan Keberagaman isi (Diversity of Content ).

Dijelaskannya, "bagaimana kita bisa katakan Media sebagai dinamisator, stabilisator Demokrasi bila pemilik Media sendiri adalah orang partai,' ujar Iswandi, Selasa (16/7) di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat.

Dijelaskannya kembali, kondisi media penyiaran saat ini memiliki tiga masalah besar, jual beli ijin melalui akusisi, intervensi pemilik untuk kepentingan politik pemilik, rating yang mengabaikan kebaikan publik.

Menurutnya, ada 3 cara keluar dari keadaan darurat Demokrasi media:

Pertama, KPI sebagai regulator body yang progresif dan Lembaga negara independent yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Kedua, rekonsilidasi kekuatan sipil melalui media literasi. Dan Refungsionalisasi media sebagai institusi sosial pendidikan.

"Dan terakhir metode rating, sebagai dasar produksi siaran," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Demokrasi
 
• Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
• Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
• Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
• Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
• Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]