JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mengambil segala kebutuhan bahan pokok di minimarket maupun toko swalayan hingga mengakibatkan penjarahan di daerah Palu, Sulawesi Tengah pasca terjadinya gempa dan tsunami mengundang reaksi dari beberapa pihak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi masalah sosial, Sodik Mudjahid mengatakan jika penjarahan tersebut dilakukan wargas atas 'rekomendasi' pejabat pemerintah bukan langkah yang tepat.
"Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," kata Sodik, Senin (1/10).
Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Sodik pun menyoroti ketidaksiapan pemerintah dalam mengirimkan bantuan logistik korban gempa dan tsunami di Palu.
Seharusnya, lanjut Sodik pemerintah mengambil langkah lain, bukan malah mengizinkan masyarakat mengambil segala kebutuhan pokoknya yang terkesan membolehkan menjarah di minimarket dan swalayan.
"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan. Angin atau arahan tersebut juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melalukan suply logistik kepada korban," tandas Sodik.(ar/ra/bh/sya) |
