JAKARTA, BeritaHUKUM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlangsung memprihatinkan sepanjang 2012, dan harus dibenahi pada 2013 dengan program yang lebih berpihak kepada rakyat.
Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam 'Refleksi 2012 dan Outlook 2013' di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (09/01).
Sejumlah indikator dari bidang politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, keamanan, serta sosial budaya, menjadi dasar penyampaian kritik.
"Dalam bidang sosial budaya misalnya, praktik intoleransi masih sangat banyak ditemukan sepanjang 2012. Padahal, sudah disepakati negara ini bukan negara agama, tapi nyatanya kita masih mudah termakan propaganda memecah belah berdasarkan sentimen keagamaan," ujar Kiai Said.
Di bidang hukum, Kiai Said menyoroti penegakan yang masih tebang pilih, dan jauh dari rasa keadilan. Ia mencontohkan, pemberian grasi justru terjadi pada terpidana produsen dan pengedar narkoba kelas kakap.
Menurut Kiai Said, di bidang ekonomi, klaim angka pertumbuhan ekonomi hanya bersifat makro. Sedangkan secara mikro jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Kebijakan impor yang tidak tepat dan cenderung merugikan pelaku usaha dalam negeri, juga tak luput dari kritikan.
"Fasilitas KUR selalu digembar-gemborkan pemerintah. Fakta di lapangan, mereka yang menerima secara ekonomi sudah mapan. Masyarakat miskin yang berhak menerima, dalam praktiknya selalu kesulitan karena adanya aturan yang sangat mengekang," tutur Said. Kiai yang mendapat gelar doktor lulusan Universitas Ummul Qura, Mekkah, meminta SBY mengakhiri masa pemerintahannya dengan baik. "Istilahnya, jika ingin khusnul khotimah, ingin dikenang baik, mari tunjukkan, tambahkan kepedulian kepada rakyat kecil," sarannya.
Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali di acara yang sama, juga mengamini penilaian pemerintahan sepanjang 2012 berlangsung memprihatinkan. Faktor penerapan demokrasi yang tidak tepat dinilai sebagai salah satu penyebabnya.
"Negara kita yang seharusnya menerapkan demokrasi konstitusional, sekarang justru menerapkan demokrasi liberal yang diadopsi dari luar," papar As'ad.
Kondisi tersebut, lanjut As'ad, mengakibatkan banyak aturan perundang-undangan yang dihasilkan sejak era reformasi, tidak berpihak kepada rakyat.
"Ini penyebab kedua buruknya perjalanan pemerintahan sepanjang tahun kemarin. Untuk memperbaikinya, aturan yang sudah ada harus dirombak sesuai demokrasi konstitusional yang seharusnya kita terapkan," urainya. (bhc/trn/rat)
|
