Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Sudan
'Pembunuhan Massal' di Sudan Selatan
Tuesday 22 Apr 2014 07:44:35

Misi PBB di Sudan Selatan mengatakan berhasil menyelamatkan sekitar 500 warga sipil. Konflik di Sudan Selatan sejauh ini menewaskan ribuan jiwa dan satu juta orang mengungsi.(Foto: Istimewa)
SUDAN, Berita HUKUM - PBB mengatakan pasukan antipemerintah di Sudan Selatan membunuh ratusan warga sipil yang berlindung di sebuah masjid, rumah sakit, dan sebuah gereja. Pembunuhan massal itu, seperti diungkapkan PBB dalam pernyataan Senin (21/4), terjadi ketika pasukan tersebut merebut kota minyak di Bentiu, enam hari lalu.

Di Masjid Kali-Ballee -tempat berlindung sekitar 500 orang- lebih dari 200 orang tewas dan ratusan lainnya cedera. Warga sipil, termasuk anak-anak, juga dibunuh di sebuah gereja dan rumah sakit.

Para pejuang yang setia dengan mantan wakil presiden, Rick Machar, berhasil merebut kendali kota Bentiu yang merupakan ibukota negara bagian Unity.

Misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan mengecam pembunuhan warga sipil yang didasarkan pada etnis mereka.

Ditambahkan para anggota kelompok tersebut menggunakan radio untuk menyebarkan sikap kebencian dan mendesak para pria memperkosa perempuan yang berasal dari etnik lain.

Kelompok pemberontak yang mendukung Riek Machar tersebut membantah tuduhan itu.

Misi PBB berhasil menyelamatkan sekitar 500 warga sipil, yang sebagian besar cedera dan juga melindungi warga yang terus berdatangan ke pangkalan PBB. Sekitar 25.000 orang kini berdesakan tinggal di tempat penampungan PBB.

Sudan Selatan, yang merupakan negara termuda di dunia, merdeka dari Sudan pada tahun 2011 dan dilanda konflik dengan korban jiwa ribuan orang dan sekitar satu juta orang harus mengungsi.

Pemerintah Sudan telah gagal untuk memberikan keadilan bagi sejumlah warga sipil tewas dalam protes anti - pemerintah pada September 2013, Human Rights Watch atau Pengamat Hak Azazi Manusia dari PBB mengatakan hari ini. Pihak berwenang harus melepaskan semua tahanan politik yang tersisa dan menyelidiki tuduhan pelecehan dan penyiksaan terhadap para tahanan.

"Sudan perlu mengatasi bukti bahwa pasukannya menewaskan puluhan orang selama protes, dan sewenang-wenang ditangkap dan disiksa tahanan," kata Daniel Bekele, Direktur Afrika Human Rights Watch. "Alih-alih menyelidiki kejahatan-kejahatan ini, ia menggunakan kebrutalan dan kekerasan untuk membungkam lawan yang dirasakan."(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Sudan
 
• Sudan Tawarkan Usaha di Sektor Energi
 
• 'Pembunuhan Massal' di Sudan Selatan
 
• Pembantaian di Sudan Selatan Tewaskan 1.000 Orang
 
• Sudan Tuding Israel Mengebom Pabrik Amunisi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]