Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Berita Utama
 
Nazaruddin Enggan Beri Informasi Bentuk Intimidasi | Wednesday 24 Aug 2011 00:20:30

JAKARTA-Kabar adanya intimidasi terhadap M Nazaruddin selama mendekam di sel Rutan mako Brimob, sempat ditanyakan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Nazaruddin tidak bisa menjawab dan hanya terus diam.

Pertanyaan itu dilontarka
...


Polri Urung Tahan Mantan Panitera MK | Tuesday 23 Aug 2011 23:30:42

*Dianggap bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan kembali

JAKARTA-Meski pemeriksaan terhadap mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK)Zainal Arifin Hoesein sudah lengkap, tim penyidik Bareskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadapnya. L
...


Pengadaan Tender E-KTP Diduga Rugikan Negara Rp 1 Triliun | Tuesday 23 Aug 2011 16:38:34

JAKARTA-Government Watch (Gowa) menduga terjadi rekayasa tender pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun. Kasus ini pun langsung di LSM tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ...


Nama Otto Hasibuan Muncul di Sidang Penyuapan Hakim | Tuesday 23 Aug 2011 15:14:11

JAKARTA-Otto Hasibuan ikut disebut-sebut dalam kasus dugaan penyuapan hakim dengan terdakwa Puguh Wirawan. Nama pucuk pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu muncul, karena dianggap sebagai pengusaha pembeli asset boedel pailit PT Skyca ...


Politisasi Kasus Nazaruddin Mulai Terlihat | Tuesday 23 Aug 2011 01:59:32

JAKARTA-Kekhawatiran politisasi kasus hukum mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin, mulai tampak. Apalagi, setelah ada surat balasan dari Presiden SBY untuk Nazaruddin tertanggal 21 Agustus 2011.

Surat balasan itu, menanggapi sura
...


Enam Parpol Belum Laporkan Keuangannya | Tuesday 23 Aug 2011 01:55:19

JAKARTA-Permintaan laporan keuangan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada sembilan partai politik, hanya direspon tiga partai politik. Hingga kini, baru PKB, PKS dan PPP yang menyerahkan laporan keuangannya. Itu pun dinilai belum s ...


<< First < Previous Next > Last >>
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Lainnya >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]