Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Berita Utama
 
Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada | 2024-11-14 22:32:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan data.

"Penegak hukum harus bertinda
...


Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun | 2024-11-13 09:27:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali merilis perkembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pa ...


Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas | 2024-11-05 23:44:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) Fatiatulo Lazira, mengecam pernyataan perusahaan asuransi PT GEGII (Great Eastern General Insurance Indonesia) yang menuduh kliennya sembunyikan fakta material dalam proses penutupa ...


Eks Mendag Thomas Lembong Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula | 2024-10-30 01:04:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkan eks Mendag (Menteri Perdagangan) Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong, sapaan akrab TTL, diduga menyalahgunakan wewenang da ...


Bawaslu Sebut Ada 195 Kasus Dugaan Tidak Netral Kepala Desa sejak Pilkada 2024 Dimulai | 2024-10-28 23:40:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat ada 195 kasus pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jumlah kasus dugaan kades tidak netral itu tersebar ...


Gigih Usir Penjajah dan Dijuluki 'Napoleon der Bataks', Rondahaim Saragih Disebut Layak Jadi Pahlawan Nasional | 2024-10-24 17:36:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pejuang tanah Batak asal Simalungun yang juga Raja Kerajaan Raya, Tuan Rondahaim Saragih Garingging diusulkan kembali agar mendapatkan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional dari Pemerintah Indonesia. Usulan itu diperjuangkan lag ...


<< First < Previous Next > Last >>
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Lainnya >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]