| Wakaf |
|
|
| |
| Gerakan Nasional Wakaf Uang Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan | 2021-02-04 15:59:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (25/1/2021) lalu di Istana Negara, telah menimbulkan reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat khawatir, pemanfaatan dana wakaf uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Sehingga, dampa ...Berita Selengkapnya |
| KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah | 2018-03-12 15:16:51 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi hotel di tanah waqaf Aceh di Mekkah, seperti dikatakan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, mendapat penolakan keras dari Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).
Organisasi kepemudaan itu mengecam pernyataan BPKH karena dinilai bertentangan dengan tujuan H ...Berita Selengkapnya |
| Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh | 2018-03-10 22:33:42 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh menyoroti rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Rencana itu dinilai telah mengkudeta niat dasar Habib Abdurrahman Alhabsy atau Habib Bugak mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.
Demikian disampai ...Berita Selengkapnya |
| Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi | 2018-03-10 22:20:22 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI berharap pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh di Arab Saudi tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, hal itu sesuai dengan ikrar Habib Bugak di Mahkamah Syariah pada saat beliau mewakafkannya, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Polri Aktif Usut Praktik Jual-Beli Pasal | Friday 18 Nov 2011 16:43:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta Polri untuk berperan aktif mengusut praktik jual-beli pasal yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR. Istilah jual-beli pasal itu sangatlah mengerikan, karena berkonotasi bahwa negara ini dikendalikan segelintir orang atau mafia.
"Praktik jual-beli pasal sanga ...Berita Selengkapnya |
|
|