JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendorong adanya insentif bagi industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya (HPTL) karena berkontribusi bagi peningkatan penerimaan cukai negara. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12,5 persen yang berlaku sejak 1 Februari 2021, se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar RUU Pertembakauan harus mampu menekan impor tembakau yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus memiliki strategi dalam menghadapi pertembakauan, karena menyangkut dampak dahsyat bagi masyarakat secara ekonomi dan kesehatan.

"Saya mengusulkan, UU Pertembakauan pertam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) masih berpihak pada kepentingan rokok. "Atas dasar itulah pemerintah Jokowi-JK mendapatkan rapor merah dalam kaitannya melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman rokok dalam kebijakan industri rokok," terang Direktur Raya Indonesia, Hery Chair ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka sumbangsih bagi arah kebijakan Pemerintahan Baru, Indonesian NGO Coalition For Tobaco Control, terdiri dari PP Muhammadiyah, Lentera Anak Indonesia (LAI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Institute for Social Development (IISD), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna pada, Selasa (16/09) mengesahkan nama-nama Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pertembakauan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin rapat pun memastikan seluruh Anggota Dewan yang hadir menyetujui nama-nama Anggota Pansus yang diajukan.

“Apakah nama-nama Anggota Pansus ini dapat di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Catatan dari dua Anggota DPR menyertai persetujuan Rancangan Undang-undang Pertembakauan menjadi Usul Inisiatif DPR, saat dibahas di Sidang Paripurna, Kamis (10/7). Catatan pertama, datang dari Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso. Ia meminta, persetujuan terhadap RUU ini dikaji ulang.

“Berkaitan dengan RUU Pertembaka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan, dalam waktu dekat ini, belum ada rencana dari pemerintah, kususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menyetujui meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau framework convention on tobacco control (FCTC) yang dikeluarkan oleh Organisai Kesehatan Dunia ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan tentang pembagian dana hasil cukai tembakau tidak memberikan keadilan bagi petani. Aturan yang ada pun lebih diarahkan untuk mematikan industri hasil tembakau.

Hal itu diungkapkan Gugun El Guyani, peneliti dari Indonesia Berdikari, di Jakarta, Sabtu (15/6). Dikatakan, penelitian tentang karut marut hukum dan imp ...Berita Selengkapnya

KARANGANYAR, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar terus mengusut kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada 2009 senilai Rp 5,6 miliar. Kejaksaan telah memanggil beberapa saksi yang berasal dari dua maskapai penerbangan udara, Jum'at (4/1).

Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Sukirno, mengatakan para ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengendalian produk tembakau karena dinilai inkonstitusional dan tidak berpihak pada rakyat khususnya petani tembakau.

"Jika pemerintah terus memaksakan pengesahan RPP, maka KNPK akan menggugatny ...Berita Selengkapnya