Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Skandal Century
 
Kebijakan Bailout Century Tidak Tepat Pelaksanaannya | Thursday 29 Dec 2011 20:26:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan audit atas pencairan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan bailout tersebut, belum tepat pelaksanannya.

"Dari awal merger (menjadi Bank Century) memang sudah b
...

PDIP Siap Galang HMP Atas Skandal Century | Tuesday 27 Dec 2011 17:04:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PDIP akan melakukan lobi politik dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Hal ini dilakukan sebagai upaya menggolkan proses hak menyatakan pendapat (HMP) atas skandal bailout senilai Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century. Hal ini dilakukan, jika proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum berhenti di tengah jalan.
...

DPR Pastikan BPK Serahkan Audit Forensik Century | Thursday 22 Dec 2011 17:25:09

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan besok, Jumat (23/12), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit forensik terkait Bank Century kepada pimpinan DPR. BPK seharusnya menyerahkan hasil audit tersebut hari ini.

"Sebenarnya BPK sendiri mengajukan untuk bisa menyampaikan pada pimpinan DPR, yaitu hari pukul 11 pagi. Tapi, karen
...

Rektor UKI Bubarkan Diskusi Skandal Century | Monday 05 Dec 2011 22:46:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Maruli Gultom membubarkan dengan paksa diskusi yang membahas skandal bailout Ban Century Rp 6,7 Triliunyang di kantin UKI, Jakarta, Senin (5/12). Alasannya, pihak penyelenggaranya bukan dari organisasi resmi mahasiswa.

Pihaknya khawatir apabila diskusi itu merupakan pesanan
...

DPR Minta DPK Serahkan Audit Forensik Century | Wednesday 23 Nov 2011 14:16:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak DPR untuk segera menyerahkan hasil audit forensik aliran dana talangan Bank Century. Pasalnya, DPR memerlukan waktu untuk mempelajari hasil dari audit tersebut.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11). Menurut dia,
...

KPK Minta Keterangan Miranda Terkait Kasus Century | Tuesday 15 Nov 2011 17:45:09

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk kesekian kalinya, mantan Deputi Senior Gubenur BI Miranda Swaray Gultom dipanggil KPK. Kali ini ia datang untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap ceka palawat, melainkan terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Miranda tiba di gedung KPK, Jakarta, Selas
...

Demo Century di Depan Kantor Wapres Rusuh | Thursday 08 Sep 2011 14:30:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/9), diwarnai bentrok. Hal ini bermula dari ratusan pengunjuk rasa yang ingin masuk ke gedung tersebut. Namun, aksi mereka mendapat hadangan dari ratusan polisi yang sudah siaga dan berjaga-jaga sebelum aksi unjuk rasa ini berlangsung.

Bentrok yang dimulai d
...

Setelah Lebaran, DPR Gulirkan HMP Century | Friday 26 Aug 2011 00:38:37

JAKARTA-Pimpinan DPR tidak bisa menolak jika ada tekanan kuat arus bawah untuk segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kasus Bank Century. Namun, hak tersebut hanya bisa digunakan bila kasus Bank Century secara hukum mandek.

“Jika proses hukum tak berjalan dan buntu, tidak ada jalan lain DPR bisa menggunakan ikhtiar politik te
...

Inisiator Century Galang Dukungan Gulirkan HMP | Wednesday 24 Aug 2011 00:34:00

JAKARTA-Politisi PKS yang juga inisiator kasus Bank Century, Muhammad Misbakhun mengadakan konsolidasi bersama Tim 9 Skandal Bank Century. Rencananya, bentuk konsolidasi tersebut akan dilakukan dalam agenda buka puasa bersama.

"Teman-teman tim 9 Bank Century buka bersama. Kita akan perkuat barisan dan konsolidasi untuk penuntasan kasus Bank Cent
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]