JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebagai informasi, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku heran karena diminta melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara yang ditangani KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun dat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Audiensi telah diadakan oleh redaksi KompasTV dengan sejumlah pemangku kepentingan pers di Indonesia dengan Forum Pemred, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan bertemu Ketua Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta.

Pembahasan audiensi terkait dengan isu kemerdekaan pers dan upaya bersama menjaga kualitas jurnal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Suryadi menjelaskan, total PMN Rp 7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Adapun SAL i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyampaikan keprihatinannya terkait peristiwa anjloknya kereta konstruksi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Minggu (18/12) silam. Karena itu, ia meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak kepolisian harus bekerja sama lakukan investigasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menyayangkan tidak maksimalnya kajian yang dilakukan sehingga menyebabkan pembengkakkan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal menurutnya, proyek tersebut sudah menelan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 114 triliun.

"Saya tidak mau mengatakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Proyek ini sedari awal memang telah begitu kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek Kereta Jakarta-Bandung kembali kontroversi publik Tanah Air. Belum selesai masalah biaya yang membengkak, penyelesaian proyek diperkirakan kembali molor. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

Penyebabnya, adalah dana yang tersedia di PT K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menekankan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk benar-benar serius dalam menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Deddy tidak ingin proyek yang belum juga rampung tersebut nantinya malah menjadi beban pemerintah.

"Saya berharap KAI benar-benar se ...Berita Selengkapnya