JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Rofik Hananto meminta logo halal yang baru diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dikembalikan ke logo lama. Pasalnya logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini telah dikenal luas hingga luar negeri, sehingga logo halal yang baru seharusnya mudah dipaham ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Surveyor Indonesia (Persero) resmi ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia pada 28 Desember 2020.

Penetapan BPJPH Kementerian Agama mengukuhkan lembaga pemeriksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam debat Pilpres kelima pada 13 April 2019 silam, Maruf Amin mengumbar janji politiknya sebagai calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo.

Saat itu, dia berjanji mendorong dan memperkuat industri halal dalam negeri jika terpilih.

Secara eksplisit ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan, akan memperkuat p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menegaskan, label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang menggangu kesehatan dan nilai budaya. Oleh karena itu, harus ditolak bila ada upaya menghapus kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan.

"Sertifikat halal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Ia Memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perkiraan analisa data dari Global Religious Futures, penduduk muslim Indonesia pada 2020, mencapai 229 ...Berita Selengkapnya

Oleh: Atisa Praharini, SH, MH

PERJALANAN panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) selama kurang lebih delapan tahun akhirnya membuahkan hasil. Rapat paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 telah menyetujui RUU JPH menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bebe ...Berita Selengkapnya

Oleh: Atisa Praharini, SH, MH

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini kembali memasuki masa persidangan yang merupakan akhir masa bakti anggota DPR RI periode 2009-2014. Salah satu pekerjaan rumah (PR) di bidang legislasi yang sedang dibahas yakni Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU tentang JPH).

S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR segera menuntaskan RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini tinggal menunggu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Kesepakatan yang akan dicapai antara DPR dan Pemerintah adalah mengenai proses sertifikasi halal antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu disampaikan anggo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil mengajak seluruh jajaran Kemenag yang beragama Islam untuk mempelopori dan mensukseskan Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal) di lungkungannya masing. Hal itu disampaikan Dirjen Bimas Islam dalam surat yang disampaikan kepada para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag, beber ...Berita Selengkapnya