Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PT TGSI Lapor Propam Polri
 
Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat | 2026-10-30 19:25:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama PT Tecs Global Sinergi Indonesia (PT TGSI), Mahdi Nurutomo, S.H., didampingi oleh Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Lis Sugianto, S.H., & Partners (Adv. Lis Sugianto, S.H. dan Adv. Jhoni Gumilar Ramin, S.H.), melayangkan Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) ...

Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo | 2026-10-02 07:28:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) resmi berganti, kini dijabat oleh Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Melansir laman resmi presidenri.go.id, Presiden RI Prabowo Subianto melantik serta menaikkan pangkat Suyudi Ario Seto satu tingkat lebih tinggi dari Komisaris Jenderal (Kom
...

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat.

"Berdasarkan data yang tercan
...

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK | 2025-11-16 12:53:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Benny K. Harman berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan untuk menarik anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dari posisi jabatan sipil. Hal ini usai Mahkamah Konstitusi (MK-RI) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang No ...

Polri Harus Bebas dari Kepentingan Politik | 2022-01-04 06:14:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian. Menurutnya, Polri harus di bawah komando Presiden RI. Menurutnya jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.

"Dengan kinerja
...

Program 100 Hari Presisi Kapolri, Prakasa Asabels Nusantara Giatkan Layanan Ambulans Gratis untuk Masyarakat | 2021-05-30 15:15:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Paguyuban dari para lulusan Sekolah Bintara Polri tahun angkatan 1994/1995, baik yang Polisi Laki-Laki atau Polki dan Polisi Wanita atau Polwan yakni Prajurit Karir Satu dan Angkatan Sepolwan Delapan Belas (Prakasa Asabels) Nusantara senantiasa hadir untuk membantu masyarakat. Hal itu sebagai wujud nyata bakti Polri di tenga ...

100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional | 2021-05-16 10:31:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dalam situasi pandemi Covid-19 tak lepas dari peran penting Polri guna menyukseskan kebijakan tersebut.

Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi politik Arya Wishnuardi saat dimintai tanggapannya mengenai kinerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Minggu (1
...

Penanganan Terorisme 100 Hari Kerja Kapolri, Eks Napiter: Kemajuan yang Sangat Baik | 2021-05-15 07:53:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diketahui sudah genap 100 hari menduduki jabatan sebagai Kapolri dinilai telah menampilkan kinerja baik terlebih dalam bidang penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Hal itu disampaikan Kurnia Widodo yang merupakan seorang eks narapidana terorisme (napiter) dalam keterangannya kepada
...

Tanggapi 100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo, Majelis Dzikrullah SWT: Toleransi Umat Semakin Baik | 2021-05-14 19:12:21

TANGERANG, Berita HUKUM - Kalangan tokoh agama turut menyampaikan kesannya mengenai 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut ulama Al Murabby Abuya Ahmad Al Farisy, Polri selama triwulan kepemimpinan lulusan Akademi Kepolisian 1991 tersebut terbilang baik, terlebih dari sisi penguatan toleransi.

"(Soal toleransi dan moder
...

Setelah 100 Hari Kapolri Listyo Sigit Menjabat, Kompolnas Berharap Kapolri Perbanyak Posisi Strategis untuk Polwan | 2021-05-09 17:33:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia angkat bicara mengenai 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sejak 27 Januari 2021. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, mengatakan bahwa kinerja Polisi Wanita (Polwan) dalam berkiprah di Korps Bhayangkara perlu diperhatikan.

“Kami jug
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]