|
|||||
| DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur | 2018-02-25 07:41:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). |
||||
| Mendagri Diimbau Urungkan Penunjukan Polisi Menjadi Pj Gubernur | 2018-01-31 05:22:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal Pejabat (Pj) Gubernur dari perwira tinggi Polisi aktif setara Eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di musim Pilkada Serentak 2018 ini. Ia pun menyarankan demi menjaga kondusifitas politik nasional agar gagasan dan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Rencana Dua Jenderal Polisi Jadi Ptl Gubernur, Bisa Timbulkan Kecemburuan TNI | 2018-01-31 04:27:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penunjukan dua perwira tinggi Polri berpangkat Irjen sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpotensi memunculkan kecemburuan di kalangan TNI. |
||||
| Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas | 2018-01-30 08:23:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ...Berita Selengkapnya |
||||
| Penunjukan Jenderal Aktif Polri Jadi Plt Gubernur Mengarah Kecurangan Pilkada | 2018-01-27 01:50:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan. |
||||
