|
|||||
| Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Digugat | 2017-11-04 12:15:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Akses Informasi Keuangan) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (2/11). Perkara yang teregistrasi Nomor 85/PUU-XV/2017 dimohonk ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan | 2017-08-17 08:17:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI telah menyejutui Peraturan Pemerintah (Perppu) No 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis (AEOI) pada akhir Juli 2017. Presiden pun mengapresiasi atas kinerja DPR tersebut. Sehingga Indonesia, memiliki kelengkapan legislasi seperti 100 nega ...Berita Selengkapnya |
||||
| Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money" | 2017-06-11 20:16:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 mengenai petunjuk teknis (juknis) akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dimana PMK tersebut pengejawantahan dari PERPPU No. 1 tahun 2017 akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut | 2017-06-09 04:36:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. |
||||
| Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol | 2017-02-25 07:40:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan payung hukum (Perppu) terkait beberapa undang-undang yang menyangkut implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk keperluan perpajakan pada 2018. |
||||
| Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan | 2016-10-14 06:05:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) tidak memiliki dasar pedoman sehingga berdampak pada rapuhnya sistem pajak Indonesia. Demikian disampaikan Direktur LSM Pajak Indonesian Tax Care (Intac) Basuki Widodo, pada sidang kelima untuk empat perkara terkait pengujian U ...Berita Selengkapnya |
||||
| Gunakan 'Video Conference', MK Sidangkan Pengujian UU Perpajakan | Thursday 30 Jan 2014 14:54:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menggunakan fasilitas video conference (Vicon), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua Perkara Pengujian Undang-Undang Perpajakan yang dimohonkan oleh Jansen Butarbutar mewakili Koperasi Serba Usaha Subur di Medan, Rabu (29/1). Dalam sidang kali ini Jansen menyampaikan telah melakukan penambahan dalam permohonannya. ...Berita Selengkapnya |
||||
