Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Penanganan Konflik Sosial
 
Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Konflik Sosial | Thursday 12 Feb 2015 14:13:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Fabruari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ke
...

Polri dan TNI: Tetapkan Keadaan Konflik, Walikota/Bupati Perlu Konsultasi dengan DPR | Thursday 11 Sep 2014 14:29:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Negara Indonesia (TNI) memberikan keterangan terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang dimohonkan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Choiru ...

Ahli: Penetapan Status Keadaan Konflik Mutlak Otoritas Presiden | Wednesday 16 Jul 2014 07:58:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyebut status keadaan konflik, baik pada skala kabupaten/kota, provinsi, atau nasional tergolong salah satu spesies keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal itu diungkapkannya dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pen
...

Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Penanganan Konflik Agraria & SDA Meningkat Jelang Pilpres 2014 | Monday 30 Jun 2014 14:46:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Kriminalisasi, intimidasi, dan tindakan represif (kekerasan) terhadap masyarakat semakin meningkat di masa akhir pemerintahan SBY dan menjelang Pemilihan Presiden RI tahun 2014. Kurniawan Sabar, Manager Kampanye Eknas WALHI mengungkapkan, “Konflik agraria dan SDA yang tidak terselesaikan hingga saat ini justru dijawab dengan ...

Kesbangpol Aceh Gelar Dialog Capaian Penanganan Konflik | Thursday 31 Oct 2013 18:17:53

ACEH, Berita HUKUM - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Provinsi Aceh menggelar Dialog untuk Capaian Penanganan Konflik Aceh di Kabupaten Aceh Timur, Kamis (31/10) di aula serba guna Idi, Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur dan sehari penuh.

Dialog Capaian Konflik Aceh tahun 2013 ini diisi oleh tiga pemateri dari Provinsi Aceh, ma
...

Aktivitas PT Indo Muro Kencana Harus Dihentikan, Pastikan Perlindungan Bagi Warga dalam Penanganan Konflik | Tuesday 02 Jul 2013 21:26:31

PALANGKARAYA, Berita HUKUM - Konflik yang terjadi dilokasi pertambangan Emas PT. Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan akumulasi dari ketidakadilan distribusi sumberdaya alam dan gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan persolaan konflik sumberdaya alam yang selama ini terjadi dengan pendekatan represifitas.

Ke
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]