JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi ekonomi secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Dr Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan pasal 33 yang benar dan tepat sesuai prinsip-prinsip pasal itu.

"Sudah waktunya kita menguji kalau memang pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih rel ...Berita Selengkapnya

MATARAM. Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai perusahaan negara sering mendapatkan tugas-tugas khusus, baik dalam pengertian yang positif maupun yang berarti bahwa ia melayani politik penguasa.

"Baik program yang tidak layak secara bisnis maupun pintu bagi kegiatan cari dana politik ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di ruang kerja, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (22/5), Wakil Ketua MPR E. E Mangindaan menerima delegasi dari Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Dalam pertemuan tersebut, Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana, menyampaikan banyak hal terkait masalah politik, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Publik perlu mewaspadai isu pemerintah akan membentuk holding BUMN Perbankan. Agenda tersembunyi perlu dicermati, mengingat dengan pembentukan holding tersebut dikhawatirkan bisa membuat perbankan nasional terpuruk. Apalagi, pengelolaannya juga masih sarat dengan kepentingan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, memiliki kesalahan pemikiran terkait rencana pembangunan mega proyek 'raksasa' kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung, yang dikerjakan oleh China dengan anggaran sekitar Rp.71 triliun itu.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait pembatalan seluruh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam (SDA), Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wilem Wandik menegaskan, keluarnya UU tersebut dahulu diiringi dengan berbagai konflik antar warga dengan beberapa Perusahaan Air seperti Cirebon, Klaten, Salatiga, Magelang maupun Sukabumi.

"Hampir 200 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR menyetujui RUU Perkoperasian untuk disepakati pada Pembahasan Tingkat II di Paripurna.

Demikian hasil keputusan Komisi VI DPR saat mendengarkan pandangan mini Fraksi terkait Pembahasan RUU Perkoperasian yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa, (9/10).

" ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BertaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyesalkan sikap yang ditunjukkan sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Sikap itu dianggapnya telah mengkhianati amanah UUD 1945.

"Tidak menjalankan atau menentang kebijakan nasional bukan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan mencermati dan mengkritisi kebijakan Pemerintah yang segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, jika pemerintah tidak mematuhi dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan uji material UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), par ...Berita Selengkapnya