JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengharapkan segenap jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk semakin meningkatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membongkar mafia judi. Terutama, dalam mencari aliran dana mafia-mafia judi yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML), Senin (1/2). Aplikasi tersebut akan menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan selama ini, yaitu Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS).

Aplikasi pelaporan goAML ini dikembangka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Kapusku TNI Kolonel Cku Drs. Imam Baidhowi, M.M.menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Tra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani mempertanyakan penjelasan Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan analisi transaksi keuangan), M. Yusuf Ali yang mengatakan bahwa ada laporan maupun hasil analisa PPATK yang disampaikan ke apgakum (aparat penegak hukum) namun tidak dilanjuti dengan alasan setelah diselidiki bahkan disidik tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, mengaku belum menandatangani kesepakatan dengan para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pemeriksaan keuangaan mereka. Itu sebabnya, dia meminta pimpinan dua lembaga itu berinisiatif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan, transaksi keuangan mencurigakan dan tunai mulai meningkat menjelang Pemilu 2014. Hal ini sesuai dengan penelitian PPATK yang menyebutkan, transaksi mencurigakan dan tunai meningkat menjelang, saat, dan setahun paska pemilu.

"Kami riset pemi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawasi transaksi keuangan dalam pendanaan kampanye partai politik dan para calon legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Untuk itu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan peraturan pembatasan dana kampanye seba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf yang sebelumnya dikabarkan telah mendapati adanya aliran dana dari sejumlah calon Kepala Daerah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, mengatakan bahwa hingga saat ini PPATK masih bekerja keras, guna menemukan transaksi-transaksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPAKT), Agus Santoso saat ditemui di Hotel Grand Sahid jaya Jakarta Pusat, Jum'at (24/5), disela-sela acara rapat pleno pembekalan Ikatan Notaris Indonesia membantah telah membocorkan aliran dana tersangka Ahmad Fathanah (AF) pada 40 wanita.

Ketika ditanya nama dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kerugian hak konstitusional pemohon yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) harus memenuhi lima alasan yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pen ...Berita Selengkapnya