JAKARTA, Berita HUKUM - Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, mengaku bahagia dengan jalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK, Kamis (4/4).

Kebahagiaan itu, kata Refly, karena ahli yang dihadirkan oleh para pihak terkait, Prabowo-Gibran, mendalilkan bahwa MK hanya memiliki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan akhir Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diajukan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, Rabu (06/08). Dalam perkara teregistrasi nomor 03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui 30 hari kerja dalam memeriksa perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merampungkan salah satu kewenangannya tersebut pada Senin (30/6) kemarin. Sebanyak 903 perkara diregistrasi Kepaniteraan MK yang diajukan oleh 12 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Ruang Sidang Panel II MK, Jum’at pagi (13/6), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Partai Nasdem dan Partai Gerindra, khususnya daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Saksi dari Partai Demokrat, Sirliu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Nurhadi Taha, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang diberhentikan oleh KPU menjelaskan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terjadi perdebatan antar saksi dan pihak penyelenggara lantaran tiap saksi mendapatkan C-1 yang berbeda.

Hal tersebut diungkap Nurhadi pada sidang penyelesai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA , Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif untuk Jawa Barat (Jabar) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/6) malam. Para Pemohon, baik dari perseorangan calon legislatif, DPR Kabupaten/Kota, dan lainnya, menghadirkan sejumlah saksi. Sebagian besar saksi mengungkap soal perbedaan h ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Enam partai politik nasional yakni PKB, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKPI mengajukan gugatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Provinsi Riau, Selasa (3/6) di Ruang Sidang Panel 2 dengan agenda pembuktian saksi dari Pemohon d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Praktik Politik uang masih kerap terjadi pada perhelatan Pemilu Legislatif 2014 kali ini. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi salah satu partai yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan sejumlah oknum caleg partai lain yang membagi-bagikan uang maupun barang.

Sri Nasmiani warga Cipinang Asem menjelaskan adanya pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar menyampaikan materi “Pedoman Beracara dalam PHPU Anggota DPR-DPD-DPRD” pada Kamis (6/3) siang di Badan Diklat Kejaksaan, Ragunan, Jakarta Selatan. Sejak 2009, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penentuan calon terpilih tidak lagi mendasarkan pada nomor urut seperti yang di ...Berita Selengkapnya