| Outsourcing |
|
|
| |
| Komisi IX Kembali Bahas Outsourcing BUMN | Wednesday 10 Sep 2014 08:23:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menilai jika ada Political Will atau niat yang baik dari semua pihak tentu tidak ada yang sulit dalam menyelesaikan persoalan rakyat kita. Bahkan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan ...Berita Selengkapnya |
| Menteri BUMN Sepakat Laksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing | Wednesday 05 Mar 2014 18:11:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI dan Menteri BUMN sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu, Menteri BUMN sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan peker ...Berita Selengkapnya |
| DPR Diminta Ajukan Hak Interpelasi Terkait Outsourcing BUMN | Tuesday 17 Dec 2013 08:02:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persoalan tenaga kerja outsourcing BUMN sebanyak 2 juta orang harus menjadi agenda prioritas Dewan untuk segera dituntaskan.
Pendapat itu disampaikan oleh Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP saat menerima perwakilan buruh BUMN di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin, (16/12).
Dirinya mengaku miris melihat p ...Berita Selengkapnya |
| SPSI Purbaleunyi Tuntut Hapus Sistem Outsourcing di DPR Senayan | Thursday 28 Nov 2013 18:28:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo yang berlangsung didepan gedung MPR/DPR RI oleh pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk dari berbagai daerah; Purbaleunyi, Cikampek dan Jakarta, Kamis sore (28/11).
Salah satu Kordinator lapangan (Korlap) SPSI Jasa Marga, Arifin Syarifudin dari Purbaleunyi, Jawa Barat mengataka ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Pertanyakan Progres Rekomendasi Panja Outsourcing | Tuesday 26 Nov 2013 04:01:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Indra mempertanyakan progres dari rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX yang telah diserahkan secara resmi pada Rabu, 13 Maret 2013 lalu. Hal tersebut disampaikan Indra, saat Raker dengan Menteri Tenaga Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/11)
Indra mengharapkan Menakertrans, Muhaimin Isk ...Berita Selengkapnya |
| Aksi Damai 1.000 Pekerja Outsourching PLN | Thursday 16 May 2013 03:14:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor pusat PT.PLN Persero Trunojoyo Blok M I /135 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Rabu(15/5).
Aksi yang berlangsung dari sekitar pukul 10:00 Wib ini dipadati ratusan massa pedemontrasi yang disebut dengan aliansi Aksi Damai 1000 pekerja outsourching PLN.
Aksi Damai 1000 pekerja out ...Berita Selengkapnya |
| Bank Kaltim Digoyang Demo Karyawan Tuntut Hapuskan Outsourcing | Monday 29 Apr 2013 19:17:12 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Bank Kaltim yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim yang terletak di Jl. Awang Long Samarinda, beberapa minggu terakhir digoyang aksi karyawan menuntut hak mereka yang merasa dikebiri oleh management Bank Pemerintah Daerah tersebut, dan menunt ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Usulkan Bentuk Panja Outsourching | Tuesday 19 Mar 2013 18:21:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah pekerja outsourching di perusahaan-perusahaan BUMN seperti tak pernah ada habisnya dibahas di Komisi VI. Tarik ulur soal penerapan kebijakan rekrutmen pekerja outsourching masih terus terjadi. Untuk itu, berkembang usulan agar Komisi VI membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus membahas pekerja outsourching di seju ...Berita Selengkapnya |
| Buruh Tuntut Perusahaan Asing Hapus Outsourching | Wednesday 05 Dec 2012 19:58:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Belasan ribu buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (5/12). Sebelumnya, massa buruh juga berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang dan Korea Selatan di Jl MH Thamrin. Mereka menuntut perusahaan asal kedua negara tersebut dapat mematuhi peraturan ketena ...Berita Selengkapnya |
| Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing | Tuesday 20 Nov 2012 01:09:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Pengusaha Indonesia akan mengajukan judicial review atau permohonan uji materi mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang alih daya atau outsourcing. Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan para pengusaha yang bergerak di sektor penyedia jasa pekerja atau dikenal dengan istilah outsourcing men ...Berita Selengkapnya |
|
|