JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian berpesan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berperilaku rukun dan akur serta bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan, serta mengelola tugas di wilayahnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berhati-hati dan cermat dalam menunjuk Pejabat Kepala Daerah yang akan memimpin 270 daerah di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Neger ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama pimpinan KPK Alexander Marwata mengupayakan agar transparansi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan, artinya terbuka untuk masyarakat umum sehingga tidak memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibahas pada ra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyarankan Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said atau akrab disapa Pasha Ungu agar senantiasa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Saran itu disampaikan Mendagri sebagai bentuk teguran atau masukan lantaran wakil kepala daerah berlatarbelakang artis ini berpenam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demonstrasi dari massa dari Forum Solidaritas Tanah Air (FOSOSTA) berlangsung di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar segera membersihkan orang-orang atau aparatur sipil negara (ASN) dalam pemerintahan yang teridentifikasi pernah menjadi pengurus dan simp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menindak lanjuti pernyataan mantan Ketua (MK), Akil Mochtar bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada lalu tidak sah, dan yang seharusnya menang adalah pasangan Khofifah-Herman, pengacara Khofifah-Herman meminta Mendagri menunda pelantikan pasangan KarSa.

Sebagaimana mekanisme putusan MK agar penentuan hasil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk tidak ngotot melantik Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika tetap memaksakan kehendaknya, maka ICW akan menempuh upaya hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terdakwa kasus wisma atlet M. Nazaruddin kembali menuding, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi melakukan pembohongan kepada publik, hal ini disampaikan saat menyambangi KPK untuk di periksa sebagai Saksi dalam kasus Hambalang.

"Saya bilang, Mendagri melakukan pembohongan besar, pembohongan publik," kata dia di gedung KPK, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyatan terpidana kasus Wisma Atlet M. Nazaruddin benar-benar membuat berang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, akhirnya hari ini Jum'at (30/8) melaporkan M Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, terkait pernyataanya yang mengungkap Gamawan Fauzi menerima uang dari proyek e-KTP.

Sementara untuk membuat Laporan Polisi (LP) Po ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Menyoal Qanun No.3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, oleh DPRA sudah dimuat dalam Lembaran Aceh dan sudah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat hingga tanggal 27 Mei 2013 lalu, dan Presiden tidak membatalkannya.

"Dengan demikian posisi qanun ini sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian pernyataan Anggota Komisi A ...Berita Selengkapnya