JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan, bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya seusai bersama rombongan anggota Komisi XIII melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.

Penilaian ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Penyelundupan rokok dan minuman keras beralkohol ilegal masih marak di Tanah Air. Bea Cukai dalam laporannya di hadapan Tim Kunker Komisi XI DPR RI di Pekanbaru, Riau, memperkirakan kerugian negara akibat barang haram ilegal ini sekitar Rp 5,6 Miliar. Langkah Bea dan Cukai yang menyita barang-barang ilegal ini pun mendapat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase terkait bank persepsi oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya sudah lama disuarakan, agar pemerintah tak perlu banyak melibatkan bank-bank asing untuk menampung dana pengampunan pajak. Kasus ini adalah warning atas potensi bencana keuangan nasional.

Heri Gunawan Anggota K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politik anggaran yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat dan tidak kredibel. Banyak target ekonomi yang meleset dan Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan hal ini R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, sangat tidak urgen mencetak 11 uang baru seperti yang akan dirilis pemerintah. Peredaran uang tersebut tidak tepat waktu, lantaran kini keuangan negara sedang mengalami defisit dan berpengaruh pada tingkat inflasi.

Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Guna ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Intruksi Presiden (Inpres) No.8/2016 tentang langkah-langkah penghematan, dinilai tidak menghadirkan postur keuangan yang kredibel. Inpres yang hanya policy rules itu sudah melangkahi UU No.12/2016 tentang APBN-P 2016.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut dalam rilisnya, Jumat (9/9). Ironisnya, In ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI dan Pemerintah akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro di RAPBN 2014. Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu.

Sejumlah asumsi yang disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai alkohol sebagai sumber pemasukan negara. Selama ini, pemerintah setiap tahun tidak pernah menaikkan cukai alkohol ini.
“Padahal, alkohol jelas-jelas merusak moral bangsa, tetapi malah dilindungi pemerintah,” katanya di Jakarta, Jumat (7/6).

Menu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta kepada pemerintah kejelasan kenaikan BBM bersubsidi secepatnya, agar ada kepastian di tengah masyarakat dan dunia usaha.

“Meski kebijakan tersebut tidak populis, namun hal itu harus segera diambil, sebab bagaimanapun kebijakan pemerintah tersebut tujuannya bukan untuk menyengsarakan rakyat,” kata anggota ...Berita Selengkapnya