JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR mengkritisi kinerja Kementerian Agama terkait evaluasi pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq tidak puas dengan hasil kinerja Kementerian Agama Tahun 2016 dan mengkritik tajam terkait hasil laporan evaluasi yang disampaikan oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI kecewa terhadap sikap Pemerintah yang tidak menyesuaikan perubahan nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA) dengan alokasi anggaran dan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Hal tersebut di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mempertanyakan kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai Ketua harian gugus Pencegahan dan penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya mendapat pengaduan bahwa program dari gugus harian pencegahan dan penanganan TPPO in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum degan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - Pemerintah Kepulauan Riau harus memberikan prioritas terhadap pengentasan kemiskinan, pasalnya angka pengangguran sebagai penyebab kemiskinan di Kepulauan Riau semakin meningkat.

Demikian kesimpulan Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM San ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mencopot Abdul Kadir Karding dari posisinya Ketua Komisi VIII DPR. Ia dimutasi ke Komisi VI DPR dan posisinya tersebut akan diisi da Fauziyah. Pencopotan ini snagat mengejutkan, karena bertepatan dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rotasi anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR terhadap Angelina Sondakh dari Komisi X ke Komisi III, menimbulkan resistensi (penolakan) yang kuat dari para anggota komisi yang membidangi hukum tersebut. Selain kecewa, mereka mengkhawatirkan citra Komisi III makin anjlok di mata publik dengan keberadaan politisi yang di ...Berita Selengkapnya