PAPUA, Berita HUKUM - Data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program pembangunan. Namun disayangkan, hingga kini data kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan inclusion error.

"Kita belum m ...Berita Selengkapnya

MAMUJU, Berita HUKUM - Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE. Usaha yang dibantu program KUBE tersebut harus mampu bertahan dan terus maju.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat di Mamuju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR mengkritisi kinerja Kementerian Agama terkait evaluasi pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq tidak puas dengan hasil kinerja Kementerian Agama Tahun 2016 dan mengkritik tajam terkait hasil laporan evaluasi yang disampaikan oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menangani dengan serius kenaikan angka kemiskinan di Indonesia yang sebesar 780 ribu jiwa. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2015 kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI kecewa terhadap sikap Pemerintah yang tidak menyesuaikan perubahan nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA) dengan alokasi anggaran dan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Hal tersebut di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay melayangkan nota protes komisinya di dalam sidang Paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.

“Kami melayangkan nota protes, karena telah terjadi perubahan alokasi RAPBN-P (Rancangan anggaran pendapatan belanja Negara-Peru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mempertanyakan kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai Ketua harian gugus Pencegahan dan penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya mendapat pengaduan bahwa program dari gugus harian pencegahan dan penanganan TPPO in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum degan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah akan segera mengusulkan tambahan prolegnas (program legislasi nasional) berupa revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, dan akan memberi masukan untuk mengamandemen KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) karena dinilai kedua produk Undang-undang tersebut belum mampu melindungi ana ...Berita Selengkapnya