|
|||||
| Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang | 2018-07-04 05:25:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik. |
||||
| Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang | 2018-03-30 08:47:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham. |
||||
| Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan | 2017-05-24 08:41:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan agar program dan kinerja pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pencitraan semata. Akibatnya anggaran negara terpakai hanya untuk urusan yang tidak tepat sasaran, tanpa hasil kerja yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dia merasa amat terpanggil untuk meluruskan o ...Berita Selengkapnya |
||||
| Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi | 2017-03-21 07:55:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia | 2016-10-28 11:23:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya dugaan praktek kecurangan yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia (Persero) menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat lanjutan membahas kinerja perusahaan dan kinerja keuangan serta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 di Gedung DPR RI, Sen ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ekonomi Morat-marit Munculkan Keraguan pada Pemerintah | Sunday 15 Mar 2015 16:45:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, mayoritas orang melihat kondisi ekonomi kita saat ini sedang hrga BBM yang naikturun, nilai tukardolar tembus diatas 13 ribu harga beras ikut melambung tinggi, tarif-tarif pada ikut naik, serta gas elpiji ikut menghilang dan harganya juga melambung, cukuplah jadi bukti bahwa ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPR Minta BPK Audit Semua Perjanjian Internasional | Sunday 27 Oct 2013 09:09:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit semua bentuk perjanjian internasional, terutama terkait dengan perdagangan. Audit itu dilakukan untuk mengetahui besarnya potensi kerugian dari sebuah perjanjian internasional, dan sebelum DPR dan Pemerintah duduk dan menyepakati Rancangan Undang-Undang ...Berita Selengkapnya |
||||
